Badung, warnaberita.com – Kesenjangan pasokan air bersih di wilayah Badung Selatan kian mengkhawatirkan. Kebutuhan air baku mencapai 2.000 liter per detik, tetapi ketersediaan saat ini baru sekitar 800 liter per detik.
Menghadapi kondisi tersebut, DPRD Kabupaten Badung mendorong pemerintah daerah mengkaji pembangunan teknologi Seawater Reverse Osmosis (SWRO) atau pengolahan air laut menjadi air tawar sebagai alternatif solusi jangka panjang.
Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung yang membahas jawaban pemerintah atas usulan, saran, dan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (9/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan jawaban resmi pemerintah terhadap berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua AAN Ketut Agus Nadi Putra, Made Wijaya, dan Made Sunarta menegaskan bahwa pembahasan Ranperda APBD harus berlangsung secara mendalam dan tidak sekadar menjadi formalitas sebelum penetapan anggaran.
Ia merujuk pada Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 9 ayat (3), yang mengatur bahwa sebelum menyetujui dan mengambil keputusan terhadap Ranperda APBD, dewan wajib melakukan pembahasan secara menyeluruh.
“Ketika dewan sebelum menyetujui dan mengambil keputusan tentang Ranperda yang diberikan oleh Bapak Bupati beserta jajarannya, terlebih dahulu harus melakukan pembahasan-pembahasan yang mendalam. Di dalamnya termasuk memberikan usulan, saran, pertimbangan, maupun kritik secara konstruktif terhadap seluruh usulan yang disampaikan pemerintah,” ungkapnya.
DPRD Badung mengapresiasi tanggapan pemerintah atas seluruh pandangan fraksi. Selanjutnya, pembahasan akan berlanjut melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebelum memasuki tahapan penetapan dan persetujuan APBD sesuai mekanisme yang berlaku.
Di sisi lain, Anom Gumanti menilai persoalan air bersih di Badung Selatan membutuhkan penanganan konkret. Kebutuhan air yang terus meningkat belum sebanding dengan kapasitas pasokan yang tersedia. Kondisi ini semakin terasa saat musim kemarau, ketika sumber air dan bendungan estuari tidak mampu memenuhi kebutuhan secara optimal.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan pembangunan fasilitas SWRO. Namun, sebelum merealisasikan proyek tersebut, pemerintah perlu menyiapkan studi kelayakan (feasibility study), perhitungan pembiayaan, serta analisis dampak lingkungan dan sosial secara komprehensif.
“Jangan sampai solusi yang dibangun justru menimbulkan persoalan baru. Kajian kelayakan dan dampak lingkungannya harus benar-benar jelas sehingga pembangunan SWRO bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, aspirasi masyarakat harus menjadi pertimbangan utama sebelum pembangunan fisik dilakukan secara menyeluruh.
DPRD Badung berharap penyelarasan APBD mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, termasuk memperkuat ketersediaan air bersih di wilayah selatan. Dengan demikian, kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada besaran alokasi, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi persoalan publik.(*)
