Wednesday, November 11, 2026
HomeBALIBadungAPBD Badung 2027 Turun Jadi Rp12,7 Triliun, Bupati Adi Arnawa Geser Proyek...

APBD Badung 2027 Turun Jadi Rp12,7 Triliun, Bupati Adi Arnawa Geser Proyek Jalan Gatot Subroto–Canggu ke 2028

Badung, warnaberita.com – Proyeksi anggaran pembangunan Kabupaten Badung mengalami penyesuaian signifikan. Dari sebelumnya diperkirakan mencapai Rp14 triliun lebih, kini anggaran daerah disesuaikan menjadi Rp12,7 triliun lebih. Salah satu dampaknya, rencana persiapan pembangunan jalan dari Gatot Subroto menuju Canggu digeser ke tahun 2028.

Penyesuaian tersebut disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung dengan agenda Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan Berita Acara Nota Kesepakatan di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Rabu (11/11/2026).

Bupati Adi Arnawa menegaskan, penataan kembali anggaran merupakan langkah rasionalisasi agar program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Badung juga ingin memastikan setiap anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Penyesuaian anggaran dari Rp 14 triliun lebih menjadi Rp 12,7 triliun lebih ini merupakan bentuk rasionalisasi dan penataan kembali program pembangunan kita. Salah satunya rencana persiapan jalan dari Gatot Subroto ke Canggu yang kita geser ke tahun 2028, supaya perencanaannya benar-benar matang dan anggaran yang kita keluarkan tetap efektif serta tidak mubazir,” tegasnya.

Baca Juga  BRI dan Pegadaian Cari Peluang Bisnis Baru di Bali

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti. Hadir pula wakil ketua dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Badung I.B. Surya Suamba, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimda, serta undangan lainnya.

Dalam persidangan tersebut, eksekutif dan legislatif menyepakati empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis. Keempatnya meliputi Ranperda Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Ranperda APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027.

Wakil Ketua DPRD Badung, I Made Wijaya mengawali persidangan dengan membacakan laporan hasil pembahasan. Setelah itu, anggota dewan mengambil keputusan dan melanjutkan agenda dengan penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama antara Bupati Badung dan pimpinan DPRD.

Baca Juga  Bupati Adi Arnawa Paparkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Dalam sambutannya, Adi Arnawa menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota legislatif yang telah mengawal pembahasan empat regulasi tersebut hingga mencapai kesepakatan bersama.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, serta pemikiran secara komprehensif,” ujar Bupati.

Usai persetujuan bersama, pemerintah daerah akan melanjutkan tahapan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Khusus Ranperda APBD 2027, pemerintah akan menyampaikannya kepada Gubernur Bali untuk menjalani evaluasi. Sementara tiga Ranperda lainnya akan melalui mekanisme fasilitasi gubernur sebelum kembali dimohonkan penetapan kepada DPRD.

Baca Juga  Gempa Bumi 5,7 SR Bikin Warga Berhamburan

“Sebagai tindak lanjut dari berita acara kesepakatan ini, selanjutnya rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 akan disampaikan kepada Gubernur Bali untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan, serta untuk tiga rancangan Peraturan Daerah setelah disahkan, dilanjutkan dengan mekanisme dan prosedur sesuai peraturan Perundang-undangan untuk mendapat fasilitasi oleh Gubernur dan setelah itu kembali dimohonkan penetapan kepada Dewan yang terhormat untuk menjadi peraturan daerah,” sambungnya.

Melalui kesepakatan tersebut, Pemkab Badung dan DPRD diharapkan terus memperkuat sinergi dalam menentukan arah kebijakan daerah. Penyesuaian APBD 2027 juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga efektivitas belanja sekaligus memastikan pembangunan berjalan berdasarkan perencanaan yang matang dan kebutuhan masyarakat.(*)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Paling Popular