Jembrana, warnaberita.com – Curah hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Jembrana dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di sejumlah titik.
Puluhan rumah warga, jalan, hingga fasilitas umum terendam air. Musibah ini bahkan menelan korban jiwa. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana bertindak cepat dengan menggelar Rapat Pembahasan Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana di Kantor BPBD Jembrana, Rabu (10/9/25).
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan bersama jajaran Forkopimda, diputuskan beberapa langkah strategis untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal. Salah satu langkah utama adalah pembentukan dapur umum di Kantor BPBD dan di masing-masing desa terdampak. Selain itu, posko penampungan bantuan juga segera didirikan untuk menjamin distribusi logistik lebih terkoordinasi dan tepat sasaran.
Melihat perkembangan situasi yang dinamis, Bupati Kembang secara resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Jembrana. Ia juga menginstruksikan Sekda Jembrana bersama Kepala Pelaksana BPBD agar segera menyusun Surat Keputusan (SK) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penanganan lanjutan.
Bupati Kembang memberikan apresiasi kepada seluruh unsur Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tim gabungan yang telah bekerja keras sejak banjir melanda.
“Penanganan di lapangan sudah dilakukan dengan sangat sigap. Namun, kita menyadari bahwa bantuan yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi karena kebutuhan biaya yang sangat besar,” ujar Bupati Kembang.
Lebih jauh, ia mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan mengikuti arahan dari petugas. Keselamatan diri dan keluarga, menurutnya, harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi bencana.
“Bantuan dan solidaritas dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk mempercepat proses pemulihan pascabanjir. Bersama kita hadapi ini, dengan semangat gotong royong dan kebersamaan,” tutupnya.
Penetapan status tanggap darurat ini menjadi pijakan penting bagi Pemkab Jembrana dalam mengoptimalkan upaya penanganan bencana, sekaligus membuka ruang lebih luas bagi hadirnya dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat. Dengan langkah cepat ini, diharapkan masyarakat terdampak banjir dapat segera mendapatkan bantuan yang layak dan proses pemulihan dapat berjalan lebih efektif.(*)
