Jembrana, warnaberita.com – Kabupaten Jembrana tengah menghadapi ujian berat dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2026.
Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat secara drastis memukul kemampuan fiskal kabupaten dalam membiayai pembangunan, terutama di sektor pelayanan dasar.
Pendapatan transfer pusat ke daerah menjadi tulang punggung postur APBD Jembrana. Tahun 2025, proporsi dana transfer mencapai 68% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1,171 triliun. Namun, untuk Tahun Anggaran 2026, alokasi transfer mengalami penurunan Rp99,43 miliar atau setara 12,5% dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ini merupakan penurunan paling tajam dalam sejarah Dana Transfer ke Daerah di Kabupaten Jembrana. Penurunan ini tidak sesuai dengan proyeksi pada KUA/PPAS 2026 dimana pendapatan transfer pusat diproyeksikan meningkat sebesar 2%,” ujar Sekda Jembrana, I Made Budiasa, Kamis (25/9/25).
Lebih jauh, Sekda Budiasa membeberkan sejumlah pos dana yang benar-benar dipangkas. “DAU Bidang Pendidikan di tahun 2025 alokasinya Rp31,67 miliar, DAU Bidang Kesehatan sebesar Rp11,59 miliar, DAU untuk Gaji dan Tunjangan PPPK Rp14,17 miliar, Insentif Fiskal Rp14,65 miliar, itu semua di tahun 2026 menjadi Rp0. Selain itu, DAU Block Grant juga turun sebesar Rp13,18 miliar,” jelasnya.
Kondisi ini menimbulkan konsekuensi serius. Layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur terancam terhambat. Ruang fiskal daerah pun semakin sempit untuk mengelola belanja wajib maupun kebutuhan mendesak.
“Menyikapi situasi ini, TAPD Kabupaten Jembrana akan melakukan penyesuaian terhadap postur Rancangan APBD 2026 baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Kami masih menunggu arahan Bapak Bupati dan berharap beliau memiliki jurus jitu dalam menghadapi tantangan ini,” ungkap Budiasa.
Meski demikian, Pemkab Jembrana menegaskan tetap berkomitmen menjaga pelayanan publik dan mencari solusi terbaik. “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan media untuk tetap bersama-sama menjaga kondusifitas dan memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Jembrana,” tutupnya.(*)
