Badung, warnaberita.com – Langkah strategis diambil Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dengan mendatangi pemerintah pusat untuk memastikan keuangan daerah tetap sehat, transparan, dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengajukan permohonan koordinasi teknis kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah guna memperoleh arahan terkait mekanisme pemenuhan kewajiban pinjaman daerah serta penyesuaian struktur penganggaran. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel, sekaligus memastikan program ekonomi masyarakat tetap berjalan optimal.
Dalam kunjungannya ke Kantor Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta, Senin (27/4), Bupati Adi Arnawa menegaskan pentingnya kejelasan regulasi agar kebijakan daerah tetap selaras dengan aturan pusat.
“Kami berharap melalui koordinasi ini dapat diperoleh arahan yang jelas, sehingga pengelolaan keuangan daerah bisa dilakukan dengan lebih baik, akuntabel, dan sesuai regulasi. Ini penting agar program-program yang langsung menyentuh masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni. Permohonan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong optimalisasi skema pembiayaan kreatif atau creative financing guna mempercepat pembangunan daerah.
Pemkab Badung sendiri telah memanfaatkan fasilitas pinjaman daerah, yang berdampak pada kewajiban pembayaran pokok dan bunga hingga masa pinjaman berakhir. Oleh karena itu, Bupati Adi Arnawa menilai perlu adanya kejelasan mekanisme pengelolaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Selain itu, ia juga mengusulkan penyesuaian atau penambahan rekening belanja dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) guna mengakomodasi kebutuhan pembiayaan, termasuk pemenuhan tagging belanja infrastruktur melalui pos pengeluaran pembiayaan.
Bupati Adi Arnawa menegaskan, penguatan ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Berdasarkan evaluasi, program yang dijalankan terbukti mampu meningkatkan daya beli, memperlancar perputaran ekonomi, serta membantu pedagang, pelaku usaha, dan petani dalam memasarkan produk.
“Program ini terbukti mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Pedagang kembali mendapatkan pembeli, produk petani terserap, dan daya beli masyarakat meningkat. Ini yang ingin terus kami jaga dan perkuat. Kami mengusulkan adanya skema atau rekening khusus agar program ini memiliki dasar yang kuat dalam penganggaran dan dapat berjalan secara berkesinambungan,” tambahnya.
Pengalaman penyaluran bantuan sebelumnya juga menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi secara langsung. Hal ini menjadi dasar kuat agar program tersebut terus dilanjutkan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mengantisipasi potensi inflasi.
Melalui koordinasi ini, Bupati Adi Arnawa berharap dapat memperoleh arahan komprehensif dari pemerintah pusat. Dengan begitu, pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, sesuai regulasi, serta mampu mendukung pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.(*)
