Badung, warnaberita.com – Pengendalian inflasi tak lagi sekadar soal harga. Pemerintah kini mendorong pembentukan karakter antikorupsi sejak dini sebagai fondasi pembangunan bangsa.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara daring dari Ruang Rapat Nayaka Gosana I, Puspem Badung, Senin (11/5/26). Kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini dirangkaikan dengan peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rakor nasional tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pengendalian inflasi dan pembangunan karakter generasi muda. Materi pendidikan antikorupsi yang diluncurkan menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. “Pengendalian inflasi tidak hanya soal menjaga kestabilan harga, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, pendidikan antikorupsi harus menjadi fondasi pembentukan karakter generasi muda yang jujur dan berintegritas,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto menekankan bahwa peluncuran bahan ajar ini merupakan langkah strategis dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan. “Pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sejak usia dini agar nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dapat tumbuh menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Usai mengikuti rakor, Bupati Wayan Adi Arnawa menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan penguatan karakter masyarakat. Ia menilai kedua aspek tersebut menjadi pilar utama pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Stabilitas ekonomi daerah harus dijaga agar daya beli masyarakat tetap kuat, sekaligus membangun karakter generasi muda yang berintegritas sejak dini. Melalui koordinasi yang berkelanjutan bersama pemerintah pusat dan seluruh stakeholder, kami di Kabupaten Badung berkomitmen menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, serta menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat,” jelasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan dalam rakor, inflasi nasional pada April 2026 tercatat sebesar 0,13 persen secara bulanan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi perhatian utama, khususnya komoditas beras medium, minyak goreng curah, bawang merah, dan cabai rawit merah yang mengalami fluktuasi harga.
Untuk itu, pemerintah daerah diminta mengambil langkah preventif dan mitigasi, terutama menghadapi potensi dampak musim kemarau terhadap produksi pangan. Strategi yang ditekankan meliputi penguatan distribusi, optimalisasi irigasi, pelaksanaan operasi pasar, hingga percepatan masa tanam guna menjaga ketersediaan pasokan.
Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Sekda Badung IB Surya Suamba, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, pimpinan OPD terkait, serta perwakilan TNI/Polri dan BPS Kabupaten Badung.(*)
