Badung, warnaberita.com – Di tengah kekuatan fiskal yang besar, Kabupaten Badung justru tak berhenti berinovasi. Kemampuannya mencari sumber pembiayaan baru menjadikannya sorotan nasional.
Bahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menempatkan Kabupaten Badung sebagai contoh nasional dalam inovasi pengelolaan keuangan daerah. Di tengah kapasitas fiskal yang kuat, Badung dinilai konsisten melakukan terobosan, termasuk mencari alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan.
Momentum ini dimanfaatkan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa untuk mendorong penyempurnaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sekaligus memperkuat regulasi pembiayaan daerah agar lebih adaptif terhadap kebutuhan riil. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Pemutakhiran dan Integrasi Proses Bisnis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam SIPD-RI di Kuta, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan nasional ini dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Sekda Badung IB. Surya Suamba, jajaran pimpinan OPD, serta perwakilan pemerintah daerah dan perbankan dari seluruh Indonesia. Selain memperkuat tata kelola keuangan, forum ini juga memberi dampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi akomodasi di Badung.
“Kami berharap kegiatan nasional seperti ini terus dilaksanakan di Badung. Kami siap berkolaborasi dengan Kemendagri dalam berbagai agenda strategis lainnya. Forum seperti ini memiliki nilai strategis sebagai ruang dialog antara pusat dan daerah untuk menyampaikan kendala implementasi sekaligus masukan penyempurnaan sistem,” ujar Adi Arnawa.
Bagi Pemerintah Kabupaten Badung, SIPD-RI telah menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola keuangan digital yang transparan dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Namun demikian, Bupati Adi Arnawa juga memberikan masukan terkait kebijakan bantuan masyarakat sebagai instrumen pengendalian inflasi.
Selama ini, kebijakan tersebut masih masuk dalam nomenklatur bantuan sosial pada SIPD-RI, padahal substansinya lebih tepat sebagai instrumen stabilisasi ekonomi daerah. Menurutnya, penyesuaian kebijakan ini penting agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan fleksibel.
Selain itu, ia mendorong penguatan regulasi pembiayaan utang untuk pembangunan infrastruktur strategis di daerah dengan fiskal kuat seperti Badung. Ia juga meminta sektor perbankan menghadirkan skema pembiayaan yang kompetitif guna mendukung percepatan pembangunan.
“Kami membutuhkan sistem yang tetap disiplin administrasi, tetapi juga cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi daerah yang lahir dari kebutuhan riil masyarakat,” tegas Adi Arnawa.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menegaskan bahwa Badung sangat layak menjadi percontohan nasional. Menurutnya, besarnya APBD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak membuat Badung berhenti berinovasi, justru semakin mendorong lahirnya berbagai terobosan baru.
“Badung ini APBD dan PAD-nya sudah sangat tinggi, tetapi justru tidak berhenti melakukan inovasi. Banyak sekali inspirasi yang kami peroleh dari Badung, bahkan sering kali inovasinya lebih maju dibanding regulasi maupun sistem SIPD-RI. Karena itu, kami sengaja menyelenggarakan forum ini di Badung sebagai bentuk apresiasi sekaligus menyerap masukan daerah,” kata Fatoni.
Kemendagri sendiri terus mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan skema creative financing, seperti pinjaman daerah, obligasi, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), optimalisasi BUMD/BLUD, pemanfaatan aset daerah, hingga CSR. Langkah ini dinilai menjadi solusi strategis untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan APBD.(*)
