Mangupura, warnaberita.com - Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmennya dalam membangun pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
Hal itu diungkapkan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat menerima audiensi perwakilan asosiasi pariwisata di Ruang Nayaka Gosana I, Puspem Badung, Selasa (29/4).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Adi Arnawa menekankan pentingnya pengembangan pariwisata yang tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperhatikan keberlanjutan ekologi, pelestarian budaya, dan keseimbangan sosial.
“Pariwisata yang dikembangkan harus selaras dengan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali, sebagai fondasi untuk menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan budaya,” ujarnya.
Baca Juga: Pariwisata Bisa Jadi Senjata Lawan Tarif Resiprokal Trump, Menpar Beber 3 Strateginya
Bupati juga menyoroti sejumlah tantangan aktual yang dihadapi daerah, seperti kemacetan lalu lintas, permasalahan pengelolaan sampah, serta tekanan terhadap daya dukung lingkungan. Menjawab isu-isu tersebut, pemerintah daerah telah merumuskan berbagai langkah konkret, antara lain penataan sistem lalu lintas di kawasan padat seperti Uluwatu dan Canggu, serta revitalisasi kawasan Kuta melalui pelebaran trotoar dan pemindahan kabel udara ke bawah tanah. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, ditekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan.
“Seluruh kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mewujudkan pariwisata yang berorientasi pada kualitas, bukan semata-mata kuantitas. Dan juga diperlukan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, asosiasi pariwisata, dan seluruh elemen masyarakat, agar Badung dapat tampil sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang berpijak pada nilai-nilai lokal dan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Bali,” ungkap Adi Arnawa seraya memberikan apresiasi atas masukan yang konstruktif dari para pelaku industri pariwisata.
Selanjutnya, Bupati menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan intensitas pengawasan, memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta menunda pengerjaan proyek-proyek non-prioritas guna mengalokasikan sumber daya bagi pengembangan infrastruktur dasar seperti penerangan jalan dan pembangunan jalur alternatif pariwisata.
Sementara Ketua PHRI Badung, I Gusti Agung Rai Suryawijaya, dalam kesempatan itu menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, optimalisasi promosi digital, serta penegakan regulasi terhadap pelaku usaha pariwisata yang belum memenuhi persyaratan perizinan. Ia turut menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menghindari konsentrasi wisata di wilayah-wilayah tertentu yang berisiko mengalami over kapasitas.
Audiensi ini juga mengidentifikasi sejumlah isu krusial yang tengah dihadapi sektor pariwisata di Badung, antara lain kelebihan kapasitas destinasi, pelanggaran hukum oleh wisatawan asing, ketidaktertiban transportasi, serta meningkatnya angka kriminalitas.(*)
