Bangli, warnaberita.com – Kabupaten Bangli dikenal sebagai salah satu wilayah di Bali dengan potensi bencana geologis cukup tinggi, khususnya gempa bumi.
Berdasarkan data Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bali, sepanjang Januari hingga Desember 2024 telah tercatat sejumlah bencana seperti kebakaran, tanah longsor, banjir, konflik sosial hingga gempa bumi.
Sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi bencana tersebut, PMI Provinsi Bali bersama BPBD Provinsi Bali, BPBD Kabupaten Bangli, dan PMI Kabupaten Bangli menyusun Rencana Kontingensi (Renkon) Gempa Bumi Magnitudo 5.0 untuk Kabupaten Bangli. Proses penyusunan telah berlangsung sejak 2024 melalui sejumlah tahapan penting seperti perumusan teknis dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Bangli.
Baca Juga: PKK Kabupaten Bangli Diharapkan Berkontribusi Terhadap Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat
Puncaknya, Kamis (5/6), penyusunan ini mencapai fase Uji Publik dan Penandatanganan Komitmen yang digelar di Café Kebun, Desa Penglipuran. Acara ini dihadiri perwakilan Kalaksa BPBD Provinsi Bali, pengurus bidang penanggulangan bencana PMI Provinsi Bali, Kalaksa BPBD Kabupaten Bangli, dan OPD terkait.
Dalam sambutannya, Haji Agus Bambang Priyanto, SH selaku Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Bali menegaskan pentingnya dokumen renkon sebagai pedoman strategis dalam menghadapi siklus kebencanaan.
“Rencana Kontingensi bukan hanya dokumen administratif, tetapi sebuah langkah nyata dalam menyelamatkan nyawa, melindungi aset, dan mempercepat pemulihan. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci ketangguhan daerah,” ujarnya.
Baca Juga: Bangli Resmi Miliki Gedung Sentra IKM Bambu
PMI Bali pun memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Bangli dan semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penyusunan renkon ini.
Senada dengan itu, perwakilan BPBD Provinsi Bali, Chassario Maraden, S.Kom menekankan perlunya renkon yang relevan dan terkini, merujuk pada pengalaman saat erupsi Gunung Agung tahun 2017, di mana dokumen yang ada tidak lagi relevan karena sudah terlalu lama disusun.
“Pengalaman 2017 memberi pelajaran penting. Renkon yang tidak diperbarui tak lagi bisa jadi panduan yang efektif,” katanya.
Baca Juga: Pemkab Bangli Raih Peringkat Tertinggi Nasional EPPD 2024
Ia juga mengapresiasi langkah-langkah kecil yang bermakna seperti ajakan membawa botol minum sendiri dalam acara ini, sebagai bentuk kesadaran terhadap ketangguhan lingkungan.
Ke depan, dokumen renkon ini akan diajukan untuk pengesahan secara hukum melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah. Simulasi juga akan dilakukan untuk memastikan kesiapan semua pihak sebelum renkon digunakan secara resmi sebagai pedoman tanggap darurat.(*)
