Badung, warnaberita.com - Pemerintah Kabupaten Badung kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Capaian ini menjadi raihan ke-11 secara berturut-turut bagi Badung, menegaskan konsistensi dalam tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, dan diterima oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti. Penyerahan dilakukan dalam momen Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Bali pada Kamis, 5 Juni 2025.
Baca Juga: BPK Lakukan Pemeriksaan atas LKPD Badung 2024
Turut hadir dalam agenda penting ini Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing, Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta, para Bupati dan Wali Kota se-Bali, serta unsur Forkopimda. Bupati Adi Arnawa hadir bersama Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, Sekda Badung IB Surya Suamba, dan Inspektur Luh Suryaniti.
Dalam sambutannya, Bupati Adi Arnawa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada jajaran BPK RI atas dukungan, arahan, serta koreksi yang konstruktif selama proses audit berlangsung. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah serta DPRD Badung atas kerja keras dan sinergi yang terjalin. "Opini WTP ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bukti nyata komitmen kami dalam mengelola keuangan daerah secara tertib, transparan, dan tepat waktu sesuai aturan," ujar Adi Arnawa.
Sementara itu, Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing menjelaskan bahwa opini WTP diberikan setelah melalui proses pemeriksaan menyeluruh, yang meliputi kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap regulasi, kecukupan informasi yang disajikan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. “Harapan kami, opini WTP ini menjadi pemicu bagi daerah untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangannya,” jelas Tobing.
Baca Juga: Pemeriksaan LKPP 2024 Tuntas, Pemerintah Sampaikan Apresiasi Tinggi kepada BPK
Gubernur Bali Wayan Koster turut menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas kontribusinya dalam meningkatkan kualitas LKPD pemerintah daerah. Ia berharap raihan opini WTP tidak hanya menjadi simbol administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang mampu menunjang kesejahteraan masyarakat.
Capaian opini WTP ke-11 ini semakin mengukuhkan Badung sebagai salah satu daerah di Bali yang konsisten menjaga akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini menjadi bukti bahwa dengan komitmen kuat dan kerja sama lintas lembaga, transparansi dan tata kelola yang baik bukanlah cita-cita yang jauh, melainkan bisa diwujudkan secara nyata.(*)
