Medan, warnaberita.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipuĺ) memaparkan strategi pengentasan kemiskinan yaitu lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Sekolah Rakyat (SR).
Hal itu disampaikan Gus Ipul saat melakukan kunjungan di Sumatera Utara (Sumut).
Dalam siaran di laman resmi Kemensos RI disebutkan, mengacu pada DTSEN, maka program-program bansos serta pemberdayaan akan tepat sasaran, efektif dan efisien, sementara Sekolah Rakyat akan memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Baca Juga: Pastikan Hak-hak Korban Terpenuhi, Kemen PPPA Kawal Kasus Kekerasan Seksual di RS Hasan Sadikin
"Dalam Asta Cita Presiden yang ditekankan adalah peningkatan kesejahteraan sosial, salah satunya pengentasan kemiskinan," kata Gus Ipul dalam dialog Pilar Sosial dan Sosialisasi Sekolah Rakyat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (11/4/2025).
Dua strategi di atas, kata Gus Ipul, membutuhkan sinergi dari berbagai pihak agar berhasil, termasuk dalam hal ini sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menilik pada data yang ada, Gus Ipul bersyukur angka kemiskinan di Sumut berada di bawah rata-rata nasional.
Baca Juga: Wow....Mamin Indonesia Laku Rp 736 Miliar dalam Pameran di Singapura, Salah Satunya Sambal
Artinya, Sumut berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia.
"Saya ingin menyampaikan rasa bangga, apresiasi, rasa hormat atas capaian Sumut selama ini yang sebagian prestasinya menopang dan berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia," katanya.
Namun Gus Ipul mengingatkan masih ada pekerjaan rumah di Sumut terkait penurunan angka kemiskinan ekstrem, di mana solusinya adalah memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dengan menggunakan dua pendekatan di atas.
Baca Juga: BNPB-AFAD Turkiye Jalin Kerja Sama Penanggulanan Bencana
"Selama ini pengentasan kemiskinan diwarnai ego sektoral," kata Gus Ipul. Ia pun mengajak agar kebiasaan membuat data sendiri dan "menepuk tangan" sendiri dihilangkan pelan-pelan. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo sehingga lahirlah DTSEN.
"Data ini dikumpulkan, divalidasi, dipadankan dengan NIK, diolah sesuai standar Badan Pusat Statistik (BPS)," katanya.
Ia pun meminta agar DTSEN benar-benar dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan. Sebab dalam DTSEN, ada perankingan berdasarkan desil.
Baca Juga: Lawan Kebocoran Data dan Penyalahgunaan Identitas, Pemerintah Percepat Migrasi ke e-SIM
Gus Ipul mengatakan semua pihak kini juga bisa berkontribusi memutakhirkan DTSEN yang menjadi acuan penyaluran bansos dan program-program lain, agar terjaga akurasinya. "Lewat jalur formal yang melibatkan lurah, RT/RW. Kalau tidak bisa tembus di sini bisa lewat jalur partisipasi lewat aplikasi cek bansos," katanya.
Lebih lanjut, Gus Ipul juga menyebut tujuan utama Sekolah Rakyat yang digagas presiden adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan lewat jalur pendidikan.
"Saya bahagia setelah berdiskusi dengan pak Gubernur, mas Bobby Nasution, serta bupati dan wali kota yang secara keseluruhan visi misinya sama dengan Presiden. Arahan presiden membuka akses seluas-luasnya untuk anak-anak keluarga miskin agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak," katanya.
Baca Juga: Dirjen Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek Serap Aspirasi Literasi Masyarakat Kalimantan Selatan
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution mengatakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumut berkomitmen penuh mendukung gagasan mulia Presiden Prabowo Subianto lewat Sekolah Rakyat.
Ia pun yakin program ini akan memutus mata rantai kemiskinan.
"Sebelum pak Menteri datang sudah ada 20 kabupaten/kota yang memberikan usulan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Saat pak Menteri sudah datang ke Sumut, ada tambahan usulan Sekolah Rakyat lagi dari kabupaten/kota.
Sesuai dengan pesan pak Presiden, warga miskin harus bisa senyum, salah satunya anak mereka bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan layak," katanya.
Ia menyebutkan tahun ini, Sumut akan mulai mengoperasikan 4 Sekolah Rakyat. Dua berlokasi di Sentra Kemensos, satu dari Kabupaten Tebing Tinggi, dan satu lagi dari Pemrov Sumut. (*)
