Jakarta, warnaberita.com - BPOM kembali menyelenggarakan kegiatan Leaders Dialogue, forum inspiratif yang mengangkat bahasan mengenai aspek-aspek penting dalam kepemimpinan dengan menghadirkan tokoh nasional sebagai narasumber utama.
Kegiatan yang diadakan pada Senin (23/6) mengangkat tema “Integritas Dalam Kepemimpinan: Menggerakkan Perubahan Melalui Teladan dan Tindakan”.
Narasumber utama yang dihadirkan pada dialog adalah Agus Rahardjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI periode 2015—2019.
Baca Juga: Tradisi Sakral “Ngerebong” Tampilkan Harmoni Semesta Raya di Peed Aya PKB XLVII
Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar. Tidak kurang dari 350 peserta mengikuti acara yang diadakan secara hybrid ini, yang meliputi pimpinan tinggi madya; pengawas farmasi dan makanan (PFM) utama; dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan BPOM pusat; kepala Balai Besar/Balai/Loka POM; serta para agen perubahan di lingkungan BPOM.
Dalam sambutannya, Kepala BPOM Taruna Ikrar menekankan pentingnya nilai integritas bagi pegawai BPOM. Hal ini mengingat bahwa tugas BPOM yang sangat strategis dalam mengawasi komoditas yang menjadi hajat hidup publik, serta besarnya potensi ekonomi di bidang obat dan makanan yang berpotensi tinggi menjadi area penyimpangan yang mengarah pada tindak korupsi.
“BPOM termasuk lembaga negara yang sangat penting. Impact ekonomi dari hasil pengawasan BPOM hampir Rp6.000T setiap tahun, yang berasal dari para stakeholders di bidang obat dan makanan, baik industri besar maupun UMKM,” kata Taruna Ikrar.
Baca Juga: Warna-warni Kreativitas Anak Badung di Ajang PKB
“Kita tahu pelaku usaha menginginkan percepatan dalam urusan perizinan atau sertifikasi dari BPOM. Kebutuhan sertifikasi yang besar dari industri, maka ketergantungannya kepada BPOM semakin tinggi, maka semakin tinggi juga “godaan” bagi BPOM [dalam menjaga integritasnya]. Di tengah gempuran yang sangat besar ini, kita harus tetap bisa mempertahankan nilai integritas kita,” lanjutnya.
Dengan tugas dan kewenangannya, Taruna Ikrar mengingatkan bahwa integritas menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Di atas kertas, BPOM menjadi salah satu lembaga negara non-departemen yang memperoleh nilai tinggi pada Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK tahun lalu dengan perolehan skor 83,98.
Baca Juga: Bupati dan Wabup Tabanan Kompak Hadiri Retret Nasional
Ia berharap agar nilai ini tidak hanya menjadi sekadar angka, tetapi dapat dibuktikan melalui tindakan yang nyata.
“Jangan cederai hati rakyat dengan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh petugas pengawas farmasi dan makanan. Semakin tinggi integritas kita, maka semakin terpercaya izin edar/label dari BPOM," ujar Taruna Ikrar.
Selanjutnya pada sesi dialog utama, Agus Rahardjo menyampaikan paparan yang bertajuk Membudayakan Integritas. Ia berbagi pandangan sekaligus pengalamannya dalam menjaga integritas, terutama selama menjabat sebagai Ketua KPK.
Baca Juga: Pemkab Tabanan Ajak Warga Lebih Waspada Hadapi Kejahatan Siber
Ia menyebut bahwa korupsi, masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini, sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu. Hanya saja, sejarah tidak menjabarkan dengan jelas bagaimana kondisi korupsi yang terjadi sehingga masyarakat tidak dapat mempelajarinya dengan baik.
Menurut Agus Rahardjo, ada 9 poin penting yang harus diperhatikan dalam membudayakan integritas. “Paling pertama yang harus diperhatikan adalah sistem gaji/remunerasi layak. Tidak mungkin menghilangkan korupsi kalau need masih ada [belum terpenuhi],” urainya.
Poin kedua adalah jumlah pegawai yang tidak banyak, lebih menekankan pada efisiensi pada sumber daya yang ada. Selanjutnya, tugas dan kewenangan serta code of conduct setiap pegawai perlu dibuat dengan detail. Setiap pegawai juga harus dibuat kontraknya yang memuat dengan jelas mengenai tugas dan kewenangan, serta hak dan kewajibannya di dalam organisasi.
Baca Juga: Kemenperin Perkuat Industri Alsintan Dukung Ketahanan Pangan Nasional
“Penting juga agar atasan, pimpinan harus memberi contoh. Ini disertai dengan pengawasan dan sistem merit yang harus dijalankan dengan baik dan sistemnya juga diperbarui secara periodik,” lanjutnya lagi. (*)
