Banyuwangi, warnaberita.com - Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta pemerintah daerah dan seluruh pilar sosial bergerak cepat (gercep) menyiapkan Sekolah Rakyat. Termasuk, data calon siswa dari keluarga tidak mampu.
Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul ketika memimpin dialog pilar-pilar sosial dan koordinasi pembentukan sekolah rakyat di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (18/4).
Dikutip dari keterangan tertulisnya, Gus Ipul mengatakan Kabupaten Banyuwangi termasuk salah satu daerah yang telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat sejak awal program ini digulirkan.
“Banyuwangi ini sudah mengusulkan lahan seluas lebih dari 7 hektare, padahal syarat minimal hanya 6 hektare. Artinya sudah sangat siap. Lahannya cukup untuk SD, SMP, SMA, termasuk perumahan guru dan fasilitas olahraga,” ujar Gus Ipul.
Baca Juga: Kulit Kepala Berminyak? Ini Cara Mengatasinya
Ia juga menambahkan bahwa saat ini tim dari berbagai kementerian sedang melakukan verifikasi kelayakan lokasi dan kesiapan pelaksanaan. “Kalau semua syarat dipenuhi, pembelajaran bisa dimulai tahun ini. Target nasional kita bangun 200 sekolah rakyat, dan semoga Banyuwangi masuk dalam gelombang pertama,” tambahnya.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan pendidikan formal dan pendidikan karakter. Biaya operasionalnya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, mulai dari konsumsi, alat belajar, hingga fasilitas tempat tinggal.
“Ini semuanya gratis. Makan, minum, alat tulis, bahkan tempat tinggal di asrama. Ini bukan sekadar sekolah, tapi juga pusat pembinaan karakter,” ujar Gus Ipul.
Baca Juga: Kunjungi Universitas Nusa Cendana, Mendiktisaintek Tekankan Hal Ini
Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam desil 1 (lapisan paling miskin dalam data kesejahteraan nasional). “Kalau sudah tidak ada desil 1, maka bisa dari desil 2. Tapi tetap prioritas paling miskin. Kita punya data 9 juta KPM di desil 1,” jelasnya.
Mensos Gus Ipul menekankan pentingnya keterlibatan daerah, termasuk dalam penyediaan guru. “Bupati dan wali kota diminta mengusulkan guru-guru dari daerah masing-masing. Prioritasnya PNS dan P3K. Kalau masih kurang, bisa P3K paruh waktu atau bentuk rekrutmen lainnya,” ujarnya.
“Ini kerja bersama, bukan hanya Kementerian Sosial. Kementerian PU yang bertugas untuk pembangunan, Kemendikbud untuk kurikulum dan rekrutmen guru, dan kami di Kemensos mendukung dari sisi sosial dan data,” tambahnya.
Baca Juga: Dampingi Pelari Makin Bebas Eksplorasi Alam, New Balance Hadirkan Sepatu Trail Terbaru
Sementara itu Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, Bupati Banyuwangi, menyambut baik program ini dan menyatakan kesiapan daerahnya. Ia menjelaskan bahwa dua lokasi telah disiapkan sebagai calon tempat sementara untuk memulai kegiatan pembelajaran, yakni di Rusunawa Klatak dan Balai Diklat Banyuwangi.
“Kami sudah usulkan ke Kementerian Sosial dan alhamdulillah sudah dicek langsung. Tinggal menunggu penetapan lokasi mana yang paling cocok. Intinya kami siap,” ujar Ipuk.
Baca Juga: Linkin Park Jadi Penampil Utama Kick Off Final Liga Champions UEFA
Terkait sumber daya manusia, ia menyampaikan Dinas Pendidikan Kabupaten telah mengidentifikasi ASN dan P3K yang dapat ditugaskan ke Sekolah Rakyat. “Kita akan tempatkan guru-guru yang ada, dan nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang ditetapkan pusat,” ujarnya. (*)
