Jakarta, warnaberita.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo menyatakan, good governance merupakan suatu hal yang harus selalu ditegaskan dan dilakukan.
Ia menyebut seluruh jajaran di Kemenpora berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Kita harus fokus kepada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan penguatan sistem pengendalian internal, penegakan prinsip hukum yang adil dan inklusif, dan pengembangan budaya organisasi yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada konsensus,” beber Menpora Dito saat menerima penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kemenpora Tahun Anggaran 2023 dan 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Senin (28/4) siang.
Baca Juga: Sekretaris TP PKK Badung Hadiri Pengundian Nomor Urut Lomba HKG PKK Provinsi Bali
LHP diserahkan Anggota III BPK RI Akhsanul Khaq secara langsung kepada Menpora di Media Center Graha Kemenpora, Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan.
“Pemeriksaan ini bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga merupakan pilar penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance,” terang Menpora.
Menpora meyakini proses ini akan turut mendorong perbaikan skor Indonesia dalam kualitas hukum dan pengendalian korupsi di masa mendatang. Sekaligus mempercepat tercapainya birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani, sesuai dengan standar good governance global.
Baca Juga: Ikatan Notaris Indonesia Siap Fasilitasi Akta Pembentukan 80 Ribu Kopdes/kel Merah Putih
Karenanya Menpora Dito mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran jajaran BPK secara langsung Kemenpora. Kehadiran BPK ini menambah semangat dan juga sebagai pengingat untuk seluruh para pejabat Kemenpora yang hadir.
“Jadi ini sebagai pengingat bahwa pengelolaan semua anggaran di Kemenpora ini harus sesuai dengan aturan dan juga akuntabel,” kata Menpora di hadapan jajaran BPK RI, para pejabat eselon I, para staf khusus dan para tenaga ahli Kemenpora yang hadir dalam penyerahan LHP ini. (*)
