Badung, warnaberita.com – Persoalan sampah di Kuta tak lagi bisa ditunda. Pemerintah Kabupaten Badung langsung tancap gas, menggerakkan semua pihak dari hulu demi menyelamatkan wajah pariwisata Bali.
Melalui sinergi antara pemerintah, desa adat, pelaku usaha, dan masyarakat, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti memimpin langsung koordinasi dan evaluasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) di Kecamatan Kuta. Dalam kesempatan itu, juga diserahkan 15 ribu unit bag composter kepada masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Camat Kuta, Selasa (28/4/26) ini difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung. Hadir dalam pertemuan tersebut Camat Kuta, para lurah, bendesa adat, kepala lingkungan, kelian adat, pelaku usaha hingga unsur masyarakat.
Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menegaskan, persoalan sampah tidak bisa lagi ditangani sepihak oleh pemerintah. “Kita semua memahami kondisi setelah penutupan TPA Suwung. Ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi penyelesaiannya harus dilakukan bersama,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya perubahan pendekatan dari hulu. “Jika kita hanya fokus di hilir, yang terjadi hanyalah memindahkan masalah. Sampah yang tidak dipilah akan terus menumpuk dan membebani sistem, dan ini akan berdampak langsung terhadap sektor pariwisata karen Kuta adalah wajah Bali. Sekecil apa pun isu sampah akan terlihat besar dan mempengaruhi citra daerah,” ujar Bagus Alit Sucipta.
Menurutnya, langkah konkret telah disiapkan, mulai dari distribusi komposter ke rumah tangga, penguatan pengawasan, hingga penerapan reward and punishment. “Selain itu, pemerintah juga mulai menyiapkan teknologi pengolahan seperti mesin RDF (Refuse Derived Fuel) untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif industri, sembari menunggu PSEL rampung dan siap digunakan,” kata Wabup.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat. “Persoalan sampah tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Sehebat apa pun pemerintah daerah, tidak akan mampu menyelesaikannya sendiri. Pola ‘timbul–buang–angkut’ sudah tidak relevan. Harus dimulai dari rumah tangga, minimal dengan memilah dan mengurangi volume sampah,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan dampak luas persoalan sampah terhadap ekonomi daerah. “Ketika isu sampah menjadi sorotan hingga tingkat Internasional, dampaknya langsung terasa pada pariwisata dan pendapatan daerah. Kita tidak boleh kalah hanya karena persoalan ini. Program CSR perlu dioptimalkan, termasuk dukungan sarana pengolahan. Di sisi lain, penerapan reward and punishment penting untuk membangun kedisiplinan,” ujar Anom Gumanti.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung, Made Agus Aryawan memaparkan kondisi lapangan yang cukup mengkhawatirkan. Kecamatan Kuta menjadi wilayah dengan tekanan sampah tertinggi, mencapai sekitar 145 ton per hari dari total 876 ton sampah di Badung. Namun tingkat pemilahan baru menyentuh 34 persen.
Penumpukan juga terjadi di TPST Mengwitani yang telah mencapai sekitar 1.000 ton dalam waktu kurang dari satu bulan. Keterbatasan kapasitas pengolahan menjadi tantangan utama, baik untuk sampah organik maupun campuran yang belum tertangani secara optimal.
Selain itu, persoalan perilaku masyarakat masih menjadi kendala. Sampah liar masih ditemukan di berbagai titik, terutama pada malam hari, bahkan terindikasi berasal dari sektor usaha. “Masih ada pelaku usaha yang belum mengelola sampahnya secara mandiri, padahal itu merupakan kewajiban. Paradigma ‘ambil–angkut–buang’ harus segera diubah menjadi ‘ambil–angkut–olah’,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap sektor Horeka serta mendorong pengolahan mandiri. Skema take over pengangkutan sampah juga disiapkan guna menutup kekosongan layanan akibat berkurangnya peran pihak swasta.
Langkah ini menjadi penegasan bahwa pengelolaan sampah berbasis sumber bukan sekadar program, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan pariwisata Badung.(*)
