Badung, warnaberita.com – DPRD Kabupaten Badung langsung bergerak cepat mengawal akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti memimpin Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bupati Badung Tahun Anggaran 2025, Senin (6/7/2026).
Rapat ini menjadi momentum penting bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Usai memimpin rapat, Anom Gumanti menegaskan bahwa penyampaian LPj merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah setelah laporan keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Setelah kami menerima laporan pertanggungjawaban ini, DPRD wajib membahasnya. Hasil pembahasan itu nantinya akan melahirkan rekomendasi yang menjadi perhatian Bupati dalam penyusunan APBD selanjutnya,” ujarnya.
Ia menekankan, pembahasan LPj tidak sekadar formalitas, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi kualitas penggunaan anggaran daerah. DPRD akan menyoroti berbagai aspek, mulai dari kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas dan efisiensi anggaran, hingga dampak nyata program bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah asas manfaatnya untuk masyarakat Badung. Jika ada hal yang perlu diperbaiki, DPRD akan memberikan rekomendasi sebagai bahan evaluasi,” katanya.
Sorotan lain juga tertuju pada besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025. Namun, Anom mengingatkan agar angka SiLPA tidak serta-merta diartikan sebagai rendahnya kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi, termasuk efisiensi dalam proses tender maupun penyesuaian skala prioritas program.
“SiLPA bisa terjadi karena efisiensi dalam proses tender atau faktor lainnya. Karena itu kami akan menelusuri penyebabnya secara mendalam sebelum memberikan kesimpulan,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga akan mencermati rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT). Anom menjelaskan bahwa BTT merupakan anggaran yang dialokasikan untuk kondisi darurat, sehingga penggunaannya sangat bergantung pada dinamika situasi selama tahun berjalan.
Melalui pembahasan yang komprehensif, DPRD Badung berkomitmen menghasilkan rekomendasi yang konstruktif. Rekomendasi tersebut nantinya menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBD ke depan agar lebih transparan, efektif, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.(*)
