Denpasar, warnaberita.com – Dinamika internal Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali menjadi sorotan. Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, akhirnya buka suara dan menegaskan bahwa perbedaan pandangan yang terjadi merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat.
Pernyataan itu disampaikan Mahayadnya usai memimpin Rapat Paripurna ke-46 DPRD Provinsi Bali yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Senin (20/7/2026). Ia merespons berbagai pandangan yang muncul dari Fraksi Golkar dan sejumlah fraksi lainnya terkait dinamika di internal Pansus TRAP.
Menurutnya, perbedaan sudut pandang antar fraksi bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Justru, hal tersebut mencerminkan adanya kepedulian dan tanggung jawab anggota dewan terhadap akuntabilitas serta aturan yang berlaku.
“Pandangan dari rekan-rekan fraksi merupakan bagian dari proses demokrasi. Perbedaan penafsiran terhadap aturan yang kita miliki itu hal yang wajar dan justru menunjukkan bahwa semua anggota dewan sangat peduli terhadap akuntabilitas lembaga,” ujarnya.
Ia menilai, dinamika yang berkembang menjadi bukti bahwa fungsi pengawasan DPRD berjalan aktif. Setiap fraksi menjalankan perannya dalam mengawal kebijakan dan memastikan setiap keputusan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum.
Menanggapi isu teknis serta masa bakti Pansus yang ramai diperbincangkan di media sosial, Mahayadnya menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada usulan resmi yang masuk ke pimpinan DPRD Bali.
“Bahwa hingga saat ini belum ada usulan resmi yang masuk ke meja pimpinan DPRD terkait isu yang berkembang di media sosial maupun publik,” imbuhnya.
Ia memastikan, Pansus TRAP tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga masa tugasnya berakhir. Untuk meredam perbedaan yang ada, unsur pimpinan DPRD Bali akan segera memfasilitasi dialog melalui Rapat Pimpinan (Rapim) yang melibatkan seluruh pimpinan fraksi dan pimpinan Pansus.
Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan solusi melalui musyawarah mufakat serta menjaga stabilitas internal lembaga legislatif daerah tersebut.
“Tugas pokok dan fungsi DPRD Bali tetap dilaksanakan dan itu yang utama. Apapun dinamika internal yang ada saat ini, komitmen seluruh fraksi DPRD Bali tetap satu, yaitu memberikan yang terbaik bagi masyarakat Bali,” ujarnya.
Dengan pendekatan dialogis, DPRD Bali menegaskan komitmennya untuk tetap fokus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tanpa terganggu oleh dinamika internal yang berkembang.(*)
