Jakarta, warnaberita.com – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan menekankan pentingnya intervensi spesifik berbasis kondisi geografis dan tipologi wilayah untuk mengatasi berbagai tantangan mendasar yang dihadapi perempuan dan anak, mulai dari angka kematian ibu (AKI), stunting, hingga perkawinan anak.
Dinamika era digital membawa tantangan tersendiri bagi ketahanan keluarga. Di satu sisi, banyak wilayah perdesaan masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur jalan dan pelayanan dasar. Sementara di sisi lain, arus informasi digital melaju sangat cepat dan mudah diakses oleh anak-anak serta remaja.
“Ini menjadi sebuah tantangan yang kalau tidak kita lakukan pencegahan, edukasi, serta pendampingan kepada perempuan sebagai garda terdepan di dalam keluarga, dapat berdampak serius. Perempuan harus dipastikan memahami hak reproduksi, memiliki hak atas tubuhnya sendiri, serta mampu menjaga diri agar terhindar dari praktik perkawinan anak. Ini adalah tantangan yang harus kita selesaikan bersama,” ujar Wamen PPPA.
Ia menggarisbawahi strategi pencegahan dan penanganan isu seperti kematian ibu, stunting, maupun edukasi kesehatan reproduksi tidak dapat dipukul rata. Keberagaman wilayah Indonesia menuntut pendekatan yang fleksibel dan tepat sasaran.
“Kita tidak bisa menyamaratakan intervensi karena tantangan utama di Indonesia sangat bergantung pada letak geografis dan tipologi daerah. Dalam paradigma transformasi ini, kita perlu bergerak bersama melalui pembentukan tim khusus yang berpatokan pada hasil assessment di tingkat desa,” tegas Wamen PPPA.
Wamen PPPA juga menyoroti pendekatan berbasis hak perempuan harus menerapkan sudut pandang perempuan itu sendiri, khususnya bagi perempuan yang hidup dalam komunitas berakar budaya atau adat yang kuat. Wamen PPPA berharap tercipta berbagai model pendampingan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, seperti desa pesisir, dataran rendah, wilayah adat, kawasan hutan lindung, hingga area sekitar taman nasional.
Sebagai salah satu langkah konkret di lapangan, Kemen PPPA mendorong program Kebun Pangan Perempuan di tingkat desa sebagai pintu masuk pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Melalui program ini, pemerintah mendorong akses afirmatif atas kepemilikan dan pengelolaan lahan bagi perempuan.
“Melalui Kebun Pangan Perempuan, kita mendorong perempuan menjadi subjek utama pelaku pengelola lahan. Dari sana terbentuk komunitas yang kuat. Di dalam wadah komunitas inilah kita bisa memasukkan program penguatan hak-hak perempuan, termasuk edukasi hak reproduksi, kesehatan, serta perubahan mindset agar perempuan menyadari kesetaraan hak atas dirinya sendiri,” jelas Wamen PPPA.
Selain penguatan komunitas lokal, Wamen PPPA menyoroti potensi inovasi teknologi digital dan Kecerdasan Buatan (AI) untuk memperluas jangkauan layanan serta edukasi kesehatan reproduksi bagi perempuan dan remaja, terutama di area pelosok. “Dengan adanya transformasi digital dan AI, kita dapat mempercepat proses edukasi, pencegahan, hingga formulasi kebijakan yang tepat. Ketika komunitas perempuan di tingkat desa sudah solid, pemanfaatan teknologi digital ini akan mempermudah jaringan kita untuk menjangkau lapisan terbawah secara langsung,” tutur Wamen PPPA.
Ia kembali menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi komprehensif bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan di seluruh penjuru Indonesia. “Dengan kata kunci kolaborasi, saya yakin semua pemikiran terbaik kita bisa menjadi solusi yang terbaik bagi perempuan yang ada di Indonesia,” kata Wamen PPPA.
Hal tersebut sejalan dengan pandangan Chairman Pertemuan Ilmiah Tahunan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (PIT POGI) Banten, Usep Priatna Wiraatmadja, dalam pembukaan PIT POGI Banten 2026 yang mengangkat tema “Integrating Innovation and Equity: Advancing Women’s Health in the Era of Artificial Intelligence, with Highlight Issue on: Non-Obstetric Comorbidities Impact on Women’s Health and Pregnancy, Eradication of Cervical Cancer.” Pemanfaatan AI saat ini terbukti mempercepat berbagai proses medis mendasar, mulai dari pembacaan radiologi, analisis data klinis, pemetaan risiko kehamilan, hingga efisiensi pengambilan keputusan medis.
“Di tengah kemajuan teknologi tersebut, kita terus diingatkan bahwa tujuan akhir bukanlah membuat mesin yang semakin pintar, tetapi menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin adil, semakin manusiawi, dan semakin mudah diakses oleh seluruh perempuan Indonesia. Sehebat apa pun algoritma tetap tidak akan menggantikan empati dari dokter kepada pasiennya. Setinggi apa pun teknologi berkembang, sentuhan kemanusiaan tetap menjadi inti dari profesi kita,” tutup Usep.(*)
