Badung, warnaberita.com – Pemkab Badung kembali menunjukkan langkah progresif dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Focus Group Discussion (FGD) terkait persiapan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Infrastruktur dan BUMD Kesehatan, yang digelar di Yudistira-Bima Room, Harris Hotel & Residence Sunset Road Bali, Kamis (23/7/2026).
Kegiatan ini menghadirkan jajaran penting dari pemerintah pusat, di antaranya Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri A. Fathoni, Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah H. Yudia Ramli, serta Kasubdit BUMD Bambang Ardianto. Turut hadir pula para Asisten, Kepala OPD terkait, Tim Perumus Kebijakan, dan Tim Pelaksana Kajian Pendirian BUMD Kabupaten Badung.
Dalam sambutannya, Bupati Adi Arnawa menegaskan pentingnya forum ini sebagai langkah strategis dalam menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan.
“FGD ini memiliki peran sangat strategis untuk menyamakan persepsi terkait ketentuan, persyaratan, dan hal prinsipil dalam pembentukan BUMD. Dengan kehadiran narasumber berkompeten dari pusat, kami yakin rencana pembentukan BUMD yang telah lama disusun dapat segera terwujud dengan dasar yang kuat dan tepat aturan,” ujar Adi Arnawa.
Sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional, Badung mencatat kontribusi signifikan terhadap perekonomian Bali dan nasional. Pada tahun 2025, sektor pariwisata Badung menyumbang devisa sebesar Rp176 triliun atau 55 persen dari total devisa pariwisata nasional yang mencapai Rp319,9 triliun. Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan sektor perdagangan, transportasi, pergudangan, dan akomodasi menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
Pesatnya pertumbuhan ini mendorong kebutuhan infrastruktur dan layanan publik yang semakin kompleks, mulai dari sistem transportasi, pengelolaan parkir, hingga pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.
“Melalui pembentukan BUMD Infrastruktur dan BUMD Kesehatan, Pemkab Badung berupaya mengelola potensi ekonomi daerah secara mandiri, sekaligus mempercepat penyediaan layanan publik yang optimal. BUMD diharapkan menjadi penggerak ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
FGD ini menjadi forum penting untuk membahas berbagai aspek krusial, seperti kajian kelayakan, struktur organisasi, rencana bisnis, hingga landasan hukum pendirian BUMD. Pemerintah berharap seluruh masukan dari narasumber dapat menyempurnakan konsep yang telah disusun.
Dengan persiapan yang matang, pembentukan BUMD Infrastruktur dan Kesehatan di Badung diharapkan segera terealisasi dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.(*)
