Badung, warnaberita.com – Besarnya alokasi belanja daerah dalam APBD Perubahan 2026 menjadi perhatian DPRD Kabupaten Badung. Meski pengalokasian anggaran telah mencapai 99,23 persen, dewan mengingatkan pemerintah daerah agar tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memastikan kebutuhan wajib masyarakat tidak terabaikan.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua AAN Ketut Agus Nadi Putra, Made Wijaya, dan Made Sunarta menyampaikan hal tersebut saat memberikan tanggapan terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Kamis (3/9/2026).
Menurut Anom Gumanti, tingginya porsi belanja daerah menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran. Namun, angka tersebut sekaligus membutuhkan pengawasan agar setiap program yang dibiayai APBD berjalan sesuai prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pos belanja daerah telah dipasang hingga angka 99,23%. Capaian serapan dan pengalokasian anggaran yang tinggi ini dinilai sangat positif, namun tetap memerlukan pengawasan ketat,” katanya.
DPRD Badung juga memberikan dukungan terhadap sejumlah program strategis pemerintah daerah. Salah satunya peningkatan kualitas fasilitas pariwisata yang dinilai penting untuk menjaga daya saing Bali sebagai destinasi wisata. Selain itu, upaya mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas juga menjadi perhatian yang mendapat dukungan dewan.
Meski demikian, DPRD meminta pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Kebutuhan belanja wajib atau mandatory spending serta biaya operasional rutin perangkat daerah harus tetap menjadi bagian penting dalam penyusunan anggaran.
Anom menegaskan, besarnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan pelayanan pemerintahan secara optimal.
“Langkah-langkah untuk meningkatkan fasilitas pariwisata dan mengatasi kemacetan tentu kami dukung. Namun, kami tetap mengingatkan Bupati Badung dan seluruh perangkat daerah agar mengedepankan prinsip kehati-hatian. Jangan sampai alokasi infrastruktur yang tinggi mengurangi biaya belanja wajib dan operasional pokok,” ujarnya.
DPRD Kabupaten Badung berharap pelaksanaan APBD Perubahan 2026 tidak hanya mengejar tingginya realisasi anggaran, tetapi juga memastikan setiap belanja memiliki manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan pengawasan yang ketat dan perencanaan yang terukur, APBD Perubahan 2026 diharapkan mampu mendukung pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor pariwisata, membantu mengurai kemacetan, sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.(*)
