Badung, warnaberita.com – Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk tetap menggeber pembangunan infrastruktur di tengah penyesuaian anggaran daerah. Komitmen tersebut tercermin dalam Rancangan Perubahan APBD (Raperda P-APBD) Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam Rapat Paripurna DPRD Badung, Kamis (3/9/2026).
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, dan dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti. Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, serta tenaga ahli DPRD turut hadir.
Bupati Adi Arnawa menjelaskan, penyusunan Raperda Perubahan APBD 2026 dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi perkembangan kondisi daerah yang tidak sepenuhnya sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan, kerangka ekonomi, dan kemampuan keuangan daerah.
Penyesuaian tersebut diarahkan agar pelaksanaan program pada sisa tahun anggaran tetap berjalan efektif dan efisien serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Secara umum, belanja daerah mengalami peningkatan. Yang paling penting adalah kita tetap menjaga belanja infrastruktur di posisi yang signifikan. Ini luar biasa sebagai bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif,” ujar Bupati Adi Arnawa seusai rapat.
Dalam Raperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah dirancang mencapai Rp10,50 triliun lebih. Angka tersebut meningkat sekitar Rp170 miliar atau 1,65 persen dibandingkan APBD Induk 2026 sebesar Rp10,33 triliun lebih.
Kenaikan pendapatan tersebut antara lain ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dirancang sebesar Rp9.713.977.236.804. Sementara itu, pendapatan transfer mencapai Rp787,82 miliar lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3 miliar.
Pada sisi belanja, Pemkab Badung merancang anggaran sebesar Rp13.089.787.587.855 atau Rp13,08 triliun lebih. Nilai tersebut meningkat 13,56 persen dibandingkan APBD Induk 2026.
Postur belanja terdiri atas belanja operasi Rp6,27 triliun, belanja modal Rp4,82 triliun, belanja tidak terduga Rp129,09 miliar, serta belanja transfer Rp1,86 triliun.
Untuk pembiayaan, penerimaan bersumber dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp1,19 triliun. Selain itu, terdapat pembiayaan utang atau pinjaman daerah sebesar Rp1,97 triliun yang secara khusus dialokasikan untuk pembangunan jalan.
Pemkab Badung juga mempertahankan perhatian pada sektor strategis. Pendidikan inklusif dan berdaya saing mendapat alokasi Rp723,75 miliar, peningkatan derajat kesehatan Rp399,14 miliar, pelestarian adat, tradisi dan seni budaya Rp312,91 miliar, serta penguatan pengelolaan persampahan Rp331,49 miliar.
Sementara itu, alokasi terbesar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur terpadu, khususnya penyelenggaraan jalan, yang mencapai Rp2,74 triliun. Secara akumulatif, alokasi infrastruktur tersebut menyerap 59,23 persen dari total belanja daerah.
Menurutnya, fokus anggaran tersebut menjadi langkah pemerintah menjawab persoalan yang langsung dirasakan masyarakat, termasuk sektor pariwisata dan kemacetan lalu lintas.
“Eksekutif dan legislatif hadir bersama untuk menyikapi berbagai problema di Kabupaten Badung, khususnya penanganan kepariwisataan. Isu infrastruktur, dalam hal ini kemacetan, menjadi isu yang paling sering muncul di media sosial,” tegas Bupati Adi Arnawa.
Ia menilai postur perubahan APBD 2026 menunjukkan keseriusan pemerintah bersama DPRD dalam menghadirkan solusi konkret.
“Dari performa APBD ini terlihat jelas bahwa eksekutif dan legislatif berkomitmen menyelesaikan atau meminimalkan permasalahan yang ada dengan memfokuskan anggaran pada pembangunan infrastruktur kepariwisataan,” tutupnya.(*)
