Badung, warnaberita.com – Krisis air bersih dan kemacetan lalu lintas masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pembangunan kawasan Badung Selatan. Di tengah pesatnya perkembangan pariwisata, DPRD Kabupaten Badung mendesak pemerintah daerah segera menghadirkan solusi nyata agar kebutuhan dasar masyarakat dan kelancaran mobilitas tidak terus terganggu.
Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Kamis (5/11/2026).
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, menilai persoalan keterbatasan air bersih di wilayah selatan membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Salah satu solusi yang didorong adalah penerapan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), yakni teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih.
“Dewan mendorong agar dinas terkait melaksanakan atau melakukan penerapan teknologi SWRO. Ini merupakan teknologi untuk mengolah air laut menjadi air bersih. Mudah-mudahan langkah ini bisa dilakukan sehingga kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah selatan dapat teratasi,” ungkap Anom Gumanti didampingi jajaran wakil ketua, yakni AA Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, I Made Wijaya dan I Made Sunarta.
Selain SWRO, DPRD mengapresiasi upaya jajaran direksi PDAM Mangupura yang mencari sumber air baru dari wilayah Badung Utara untuk menambah pasokan ke kawasan selatan.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat ketersediaan air bersih, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari Bendungan Estuari. Dewan meminta rencana penambahan sumber air segera dikaji dan direalisasikan agar krisis air tidak terus berulang.
Tak hanya air bersih, kemacetan di kawasan pariwisata Badung Selatan juga menjadi perhatian. Jalur utama di wilayah Pecatu dinilai membutuhkan penanganan infrastruktur seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan.
DPRD mendorong pemerintah daerah menyiapkan pembangunan jalan alternatif maupun pelebaran ruas jalan yang sudah ada. Upaya ini diharapkan mampu mengurai kepadatan sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah.
Di sektor ekonomi, dewan mengingatkan agar pertumbuhan pariwisata berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu mendapat perhatian melalui evaluasi program pemberdayaan dan dukungan nyata bagi pelaku usaha.
Anom Gumanti juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran daerah secara realistis, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Intinya, anggaran ini harus bisa digunakan secara tepat guna, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
DPRD Badung memastikan akan terus mengawasi pelaksanaan program strategis pemerintah daerah, termasuk kebijakan pembangunan dan penyertaan modal.
Dewan berharap seluruh masukan fraksi tidak sekadar menjadi catatan dalam pembahasan Raperda, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan dan program konkret. Dengan begitu, persoalan air bersih, kemacetan, infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat dapat ditangani secara lebih terarah.(*)
