Denpasar, warnaberita.com – Pemenuhan hak-hak sipil bagi anak-anak terlantar di Provinsi Bali mendapatkan momentum baru melalui sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Sebanyak 30 anak terlantar dari berbagai wilayah di Bali resmi menerima dokumen kependudukan berupa Kartu Identitas Anak (KIA) serta surat keterangan dalam acara penyerahan yang berlangsung di Gedung Nari Graha, Denpasar, Jumat (18/9/2026).
Dokumen kependudukan tersebut diserahkan secara langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) R. Narendra Jatna, Gubernur Bali Wayan Koster, serta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Setiawan Budi Cahyono.
Momen haru mewarnai acara tersebut ketika Gubernur Koster berinteraksi langsung dengan para penerima. Dari penjelasan para pendamping, diketahui bahwa anak-anak tersebut terlantar akibat beragam situasi sulit, seperti ditinggalkan orang tua hingga dibuang sejak kecil.
Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada JAMDATUN dan Kajati Bali atas inisiasi program yang ia nilai sangat luar biasa ini.
“Saya kira, tak ada alasan untuk menghambat program yang sangat mulia ini. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya kejaksaan, tapi seluruh penyelenggara negara,” tegas Koster.
Guna mempercepat cakupan layanan, Gubernur Koster berkomitmen memacu akselerasi program ini bersama bupati dan wali kota se-Bali. Langkah terdekat yang disiapkan adalah menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama pimpinan daerah kabupaten/kota dengan melibatkan Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi. Keterlibatan aparat penegak hukum dinilai krusial mengingat prosedur pemenuhan dokumen anak terlantar kerap membutuhkan penetapan dan payung hukum.
Strategi Pendataan dan Jaminan Kesejahteraan
Untuk menjangkau target yang diperkirakan mencapai 300 ribu anak belum terdata, Pemprov Bali akan menggunakan pendekatan berbasis desa dan desa adat.
“Kita akan kejar dengan pendekatan berbasis desa dan desa adat supaya terjangkau semua. Lalu membuat database dan masuk sistem agar tertangani dengan baik,” ujar Gubernur.
Selain kepemilikan dokumen hukum, perhatian Pemprov Bali juga diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mendasar anak-anak yang kini menghuni lembaga kesejahteraan sosial. Berdasarkan data Dinas Sosial dan P3A, Bali memiliki 86 panti asuhan—satu di antaranya dikelola Pemprov, sedangkan selebihnya berada di bawah naungan pemerintah kabupaten/kota dan swasta. Total ada lebih dari 2.600 anak yang bermukim di fasilitas tersebut.
Ke depan, Koster menargetkan seluruh kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, kesehatan, hingga pendidikan anak-anak panti dapat diampu sepenuhnya melalui anggaran pemerintah.
Percontohan Bagi Indonesia
Pada kesempatan yang sama, JAM Datun R. Narendra Jatna menekankan bahwa dokumen kependudukan merupakan ‘pintu masuk’ bagi anak-anak terlantar untuk mengakses hak-hak dasarnya.
“Ini bukan sekadar dokumen, tetapi akses untuk berbagai hal, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, bahkan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi,” tutur Narendra Jatna.
Ia berharap gerakan kebajikan yang diinisiasi dari Bali ini sukses dan dapat dijadikan pedoman nasional untuk diterapkan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Kajati Bali Setiawan Budi Cahyono menegaskan bahwa penanganan anak terlantar adalah amanat UUD 1945. Ia menargetkan pendataan dan pemberian dokumen bagi 300 ribu anak di Bali dapat tuntas dalam beberapa bulan mendatang.
“Setiap warga negara punya hak dan kedudukan yang sama di depan hukum, serta berhak mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan layak. Kegiatan hari ini bukan akhir, tapi awal dari segalanya. Bali menjadi percontohan,” pungkas Kajati Bali. (*)
 serta surat keterangan.){kind=link}