Badung, warnaberita.com – Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, memimpin Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung di Ruang Nayaka Gosana I, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Kamis (5/3/26). Rapat ini membahas evaluasi perkembangan inflasi sekaligus merumuskan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Perum Bulog Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Direktur Utama PD Pasar Badung, serta jajaran tim terkait. Kehadiran berbagai pihak ini memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam mengendalikan inflasi di Badung.
Dalam arahannya, Wabup Bagus Alit Sucipta menyampaikan apresiasi terhadap kinerja TPID Kabupaten Badung yang mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah sepanjang tahun 2025. Berdasarkan catatan yang dipaparkan dalam rapat, inflasi Kabupaten Badung sepanjang 2025 tercatat sebesar 2,37 persen. Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5 ± 1 persen, bahkan lebih rendah dibandingkan inflasi tingkat provinsi maupun nasional.
“Capaian ini menunjukkan bahwa koordinasi dan langkah pengendalian yang kita lakukan berjalan efektif. Namun kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan, terutama menghadapi potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik per 2 Maret 2026 menunjukkan inflasi Februari 2026 di Kabupaten Badung tercatat sebesar 1,04 persen secara bulanan (month to month), sementara secara tahunan (year on year) mencapai 3,06 persen. Meski demikian, angka tersebut menempatkan Badung sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Bali.
Dalam rapat juga dibahas sejumlah komoditas yang memicu kenaikan harga, antara lain cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, tomat, minyak goreng, bawang merah, dan beras. Kenaikan harga dipengaruhi faktor cuaca yang berdampak pada pasokan serta meningkatnya permintaan masyarakat menjelang bulan Ramadhan.
Untuk mengantisipasi lonjakan harga, Pemerintah Kabupaten Badung bersama TPID akan memperketat pemantauan harga di pasar, memastikan kelancaran distribusi pangan, serta mengoptimalkan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan gejolak harga komoditas strategis.
Selain itu, Pemkab Badung juga menyiapkan program perlindungan daya beli masyarakat. Salah satunya melalui penyaluran bantuan stimulus sebesar Rp 2 juta per kepala keluarga bagi umat Muslim yang merayakan Idul Fitri.
Wabup Bagus Alit menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Kami berharap koordinasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tetap terlindungi,” pungkasnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Badung, Made Agus Aryawan, melaporkan bahwa rapat evaluasi TPID ini dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan. Selain membahas perkembangan inflasi, forum tersebut juga memaparkan realisasi investasi periode 2021–2025.
Ia menjelaskan, investasi di sektor pangan masih relatif kurang diminati oleh investor. Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten Badung tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan melalui berbagai program pengendalian inflasi yang terintegrasi.(*)
