Badung, warnaberita.com – Komisi I DPRD Kabupaten Badung tancap gas mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Melalui Rapat Kerja (Raker) bersama 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2025 mengerucut pada capaian program hingga serapan anggaran.
Raker berlangsung di Ruang Gosana II Gedung DPRD Badung, Kamis (9/4/26), dipimpin Wakil Ketua I Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara. Ia didampingi Wakil Ketua II I Wayan Loka Astika, Sekretaris I I Putu Dendy Astra Wijaya, Sekretaris II I Made Rai Wirata, serta anggota Komisi I lainnya.
Sebanyak 11 OPD hadir dalam pembahasan tersebut, mulai dari BKPSDM, DPMPTSP, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kesbangpol, BPKAD, Bappeda, BPBD, Badan Pertanahan, Satpol PP, Disdukcapil hingga Dinas PMD.
Dalam rapat itu, Komisi I menyoroti capaian program sekaligus kendala yang dihadapi OPD sepanjang 2025. Hasilnya, mayoritas kinerja dinilai positif dengan serapan anggaran yang cukup tinggi.
“Hasilnya cukup bagus, karena kita sudah mengevaluasi juga terkait dengan program-program yang sudah terlaksana, tentunya juga program program yang terkendala, sehingga ada serapan serapan daripada belanja. Kita sesuai dengan program itu ada yang tidak mencapai target itu menjadi evaluasi kita,” kata Lanang Umbara.
Ia menambahkan, rata-rata serapan anggaran OPD berada di kisaran 75 hingga 90 persen. Capaian ini dinilai cukup baik, meski belum menyentuh angka maksimal.
“Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak mencapai 100 persen, itu karena ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan efisiensi dan juga ada tunjangan-tunjangan pegawai yang sudah pensiun begitu juga yang dari pegawai kontrak sudah beralih ke PPPK,” terangnya.
Tak berhenti pada evaluasi, Komisi I juga memberikan catatan penting untuk peningkatan kinerja. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi pelayanan publik agar masyarakat Badung mendapatkan layanan maksimal.
Lanang Umbara menegaskan, DPRD siap memfasilitasi OPD jika menghadapi kendala, baik dalam hal anggaran maupun kebijakan.
“Begitupun ketika ada kendala-kendala tentunya kita akan fasilitasi dari DPRD Kabupaten Badung, khususnya di Komisi I untuk kita fasilitasi ke pimpinan pimpinan mereka, baik di bidang anggaran ataupun didalam kebijakan kebijakan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Badung,” pungkasnya.
Selain itu, Komisi I juga menyiapkan rekomendasi strategis untuk Pemkab Badung. Salah satunya terkait peningkatan sarana dan prasarana, termasuk kendaraan operasional seperti truk sampah dan armada Satpol PP guna menjaga ketertiban dan keamanan daerah.
“Kendaraan itu dalam artian untuk operasional kerja misalnya seperti truk sampah, kendaraan operasional Satpol PP untuk melakukan mobile terkait menjaga Kamtibmas di Kabupaten Badung. Begitu juga sarana-sarana lainnya, yang perlu kita tingkatkan agar Kabupaten Badung ini mampu menjaga keamanan, kenyamanan, kepariwisataan dan seluruh masyarakat Kabupaten Badung. Nah, itu yang akan menjadi catatan dan akan menjadi rekomendasi kita berdasarkan hasil rapat hari ini,” kata Lanang Umbara.
Di sisi lain, kekurangan sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Komisi I mendorong BKPSDM agar lebih intens berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mendapatkan diskresi dalam pengangkatan pegawai.
“Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Badung ini adalah barometernya atau urat nadinya perekonomian Bali. Yang kedua, Badung ini adalah wajah nasional di tingkat internasional. Artinya Bali ini adalah wajahnya Indonesia di Internasional khususnya mengenai di bidang kepariwisataan di Badung. Tentu, itu dijaga dengan baik. Nah, kita menjaga dengan baik itu tentunya perlu sumber daya manusia yang juga memadai, cukup dan mumpuni,” pungkasnya.(*)
