Badung, warnaberita.com - Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Hita Gosana, Lantai II Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Badung pada Kamis (22/5). Rapat tersebut dihadiri seluruh Perbekel se-Kabupaten Badung, jajaran Forkopimda, perwakilan Polres dan Kejari Badung, Kepala OPD terkait, serta para Camat.
Dalam sambutannya, Bupati Adi Arnawa menekankan pentingnya keterpaduan arah pembangunan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan rencana besar Pemkab Badung dalam mewujudkan visi-misi AdiCipta 2025–2030, yang menitikberatkan pada pengentasan kemacetan, pengelolaan sampah, penghijauan, dan penataan kelembagaan desa.
Baca Juga: Adi Arnawa Wacanakan Bangun Puskesmas Bertaraf Internasional di Kuta Selatan
“Kita ingin desa-desa di Badung tidak hanya tertib dalam tata kelola pemerintahan, tapi juga menarik dari sisi pariwisata. Wajah desa adalah cerminan wajah kabupaten, apalagi kita sangat bergantung pada sektor pariwisata. Maka, pembangunan harus bergerak dari atas dan bawah secara selaras,” ujar Bupati.
Ia juga menegaskan bahwa sinergi yang kuat akan mempercepat pencapaian target pembangunan. Dengan pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten ke desa, Bupati berharap penyusunan APBDes ke depan akan mampu merespons kebutuhan riil masyarakat sekaligus mendukung program strategis daerah.
“Saya sudah minta Kadis PMD segera susun regulasi terkait. Kalau dulu butuh lima tahun, dengan kerja terpadu, target pembangunan bisa kita capai dalam satu tahun,” tambahnya optimistis.
Baca Juga: Adi Arnawa Ngaku Kaget Melihat Lomba Ogoh-Ogoh Pecatu
Sementara itu, Ketua Forum Perbekel Kabupaten Badung, Kadek Sukarma, yang juga Perbekel Desa Punggul, menyampaikan kesiapan desa-desa untuk menjalankan arahan Bupati. Namun, ia juga mengakui masih adanya keterbatasan dari sisi sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan di tingkat desa.
“Kami ingin menjalankan pemerintahan desa sebaik mungkin, tapi kami tetap membutuhkan pendampingan, arahan dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten, Kejaksaan, maupun Polres,” ungkapnya dengan penuh harap.
Baca Juga: Tinjau Rumah Tak Layak Huni di Mengwitani, Adi Arnawa : Saya Perintahkan Segera Berikan Bedah Rumah!
Rapat ini menjadi titik awal penguatan koordinasi dan komunikasi lintas sektor antara pemerintah desa dan kabupaten. Semangat kebersamaan yang terbangun diharapkan mampu melahirkan pemerintahan desa yang tangguh, berintegritas dan selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Badung menuju 2030.(*)
