Jakarta, warnaberita.com - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta pemerintah mengambil sikap menanggapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan belakangan ini.
Ia mengingatkan bahwa pemerintahan yang merupakan hasil dari demokrasi harus hadir langsung dalam menyejahterakan kehidupan rakyat.
"Tujuan reformasi adalah untuk mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara melainkan harus sampai menyentuh 'dapur' rakyat. Dalam hal demokrasi ekonomi, ini termasuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja,” kata Puan Maharani dikutip dari laman DPR RI.
Baca Juga: IPA Convex 2025 Dibuka Presiden Prabowo
Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengumumkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Per 20 Mei 2025, sudah ada 26.454 pekerja di-PHK. Angka ini naik signifikan dari sebelumnya.
Menurut Puan, kenaikan angka PHK bukan sekadar statistik, tapi pengingat bahwa krisis ketenagakerjaan sudah semakin parah di Indonesia dan mendorong pemerintah merespons dengan strategi yang konkret.
"Karena demokrasi tidak hanya menjamin hak dalam lapangan politik, tetapi juga hak dalam lapangan ekonomi yaitu hak untuk makmur dan hidup sejahtera," tegas mantan Menko PMK itu.
Baca Juga: XLSMART Jalin Kerja Sama dengan 2 Perusahaan Teknologi Global
Puan pun mendorong pemerintah menyiapkan mitigasi yang jelas untuk mengantisipasi tingginya angka pengangguran di Indonesia. Ia meminta pemerintah tak hanya menunggu badai berlalu tanpa membuka payung perlindungan bagi jutaan pekerja yang nasibnya terancam.
"Harus ada program padat karya yang digelorakan, relokasi atau pelatihan ulang untuk pekerja terdampak, dan intensifikasi dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan," sebut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Lebih lanjut, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini menyoroti berbagai tantangan struktural yang masih menghambat kesejahteraan rakyat, termasuk kesenjangan bagi para pekerja. Karenanya, Puan memastikan DPR akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, termasuk bagi para tenaga kerja.
Baca Juga: Wamenpar Tegaskan Praktik Pungli Tak Boleh Terjadi Lagi di Destinasi
"Yang paling pokok saat ini adalah menyelesaikan masalah ekonomi: bagaimana pendapatan rakyat harus ditingkatkan; lapangan kerja tersedia; rakyat dapat memiliki sumber penghidupan untuk sejahtera," tuturnya.
"DPR RI, melalui fungsi konstitusionalnya, akan mendukung setiap kebijakan negara yang dapat memberikan jalan bagi rakyat untuk menemukan solusi dalam bidang ekonomi; sehingga rakyat hidup nyaman, tentram, dan sejahtera," imbuh Puan.
Ditambahkannya, kerja bersama dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk mengatasi fenomena badai PHK termasuk dari pelaku bisnis atau perusahaan sebagai pihak pemberi kerja. Puan menyebut, memastikan rakyat memperoleh kesejahteraan merupakan amanat konstitusi negara, yang salah satunya terkait jaminan pekerjaan sehingga negara harus hadir untuk rakyat.
Baca Juga: Meta Diminta Tutup Grup Facebook Bermuatan Menyimpang
“Membangun Indonesia yang besar ini, membutuhkan kerja bersama seluruh anak bangsa,” ungkap cucu Bung Karno tersebut.
“Dan negara tidak boleh lagi menjadi penonton ketika rakyatnya terpuruk kehilangan pekerjaan. Kerja bersama dibutuhkan untuk memastikan adanya kebijakan konkret yang menyelamatkan tenaga kerja Indonesia,” tutup Puan. (*)
