Badung, warnaberita.com – Pemerintah Kabupaten Badung tengah mengambil langkah serius dalam menata potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat pendataan masif usaha-usaha yang belum taat pajak.
Dalam pengarahan yang digelar di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Kamis (19/6), Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa menegaskan komitmen Pemkab untuk mendata dan menertibkan usaha-usaha yang beroperasi tanpa kontribusi jelas terhadap PAD daerah.
Data perizinan berusaha dari Sistem OSS selama 2020 hingga 2025 mencatat lebih dari 40 ribu izin usaha telah terbit di Badung, dengan total realisasi investasi lebih dari Rp 45,7 triliun. Namun ironisnya, dari angka tersebut, hanya sekitar 10.467 usaha (17,9%) yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD). Artinya, 82,1% sisanya atau lebih dari 29 ribu usaha belum terdaftar sebagai wajib pajak daerah.
Baca Juga: Penerimaan Pajak Daerah Kota Denpasar Capai Rp 381 Miliar Lebih
“Kita bisa bayangkan, dari 1.589 wajib pajak yang terdaftar di 2024 saja, Badung sudah mengantongi lebih dari Rp 6,7 triliun pendapatan. Bagaimana kalau 29 ribu usaha itu tertib pajak? Ini potensi yang luar biasa,” ujar Bupati Adi Arnawa.
Guna mendorong penertiban ini, Pemkab membentuk Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Daerah (TOPD). Tim ini bertugas mendata langsung ke lapangan menggunakan Sistem Informasi Optimalisasi Pendapatan Daerah (SIOPD), yang diharapkan mampu mencatat secara menyeluruh subjek dan objek pajak di Badung. Tujuannya bukan hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menata tata kelola usaha agar lebih transparan dan tertib.
Bupati juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Kejaksaan Negeri Badung, Polres Badung, dan Polresta Denpasar, untuk mengawal proses pendataan ini. Ia bahkan mengingatkan dengan keras para perangkat di bawah, seperti Perbekel, Kelian Banjar Dinas, dan Kepala Lingkungan, agar tidak bermain mata dengan para pelaku usaha yang mangkir pajak.
Baca Juga: Cegah Kebocoran Pajak, Pemkab Badung Sidak Kos-kosan WNA di Kuta Utara
“Semua pihak telah menandatangani pakta integritas. Kalau ada yang melanggar, saya tidak segan-segan memberhentikan, sekalipun jabatan masih sampai usia 60 tahun,” tandasnya.
Langkah ini diambil sebagai respon atas kondisi faktual di lapangan, di mana masih banyak usaha tidak terdaftar, dan tingkat kepatuhan terhadap pajak dinilai rendah. Dengan kolaborasi seluruh elemen, diharapkan optimalisasi PAD tidak hanya sekadar wacana, tetapi menjadi langkah nyata membangun kemandirian dan kemajuan Badung ke depan.
Baca Juga: Bangun Ekowisata Badung Utara, Bupati Adi Arnawa Hadiri Cultural Dinner BBTF
Turut hadir dalam pengarahan tersebut Forkopimda Badung, Sekda IB Surya Suamba, para pimpinan OPD, camat, lurah, perbekel, hingga tokoh-tokoh lingkungan yang menjadi ujung tombak pendataan di lapangan. Pendekatan gotong royong dan ketegasan dinilai sebagai kunci keberhasilan upaya ini.(*)
