Jakarta, warnaberita.com - Kementerian Kesehatan RI segera mengirimkan bantuan alat kesehatan (alkes) untuk merespons situasi darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, yang telah ditetapkan dalam status darurat menyusul munculnya 144 titik api dan terbakarnya sekitar 81 hektare lahan.
Sebagai langkah awal, Kemenkes mendistribusikan 30 unit oxygen concentrator dan 6.000 masker bedah kepada Dinas Kesehatan Provinsi Riau guna melindungi kesehatan masyarakat dari paparan asap, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan.
Informasi ini disampaikan dalam Apel Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Karhutla yang digelar di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Selasa (29/4/2025).
Baca Juga: Peringati Hari Bumi, Telkom Gelar Konservasi di 4 Lokasi
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah telah sepakat menjadikan mitigasi sebagai strategi utama dalam menghadapi Karhutla.
“Fokus utamanya adalah deteksi dini dan respons cepat terhadap titik api sebelum meluas,” kata Aji.
Langkah mitigasi ini juga akan didukung oleh modifikasi cuaca melalui penyemaian awan yang direncanakan mulai 1 Mei 2025 di wilayah Riau.
Baca Juga: Jika Bali Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Panjat Tebing Lagi, Wagub Giri Prasta Akan Alokasikan dalam APBD
Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman secara alami dan mengurangi dampak kabut asap.
Pemerintah juga telah mengerahkan armada pendukung seperti helikopter, water bombing, helikopter patroli, serta memperkuat sistem pemantauan.
Embung, kanal, dan parit disiapkan dan diisi untuk memastikan ketersediaan air selama operasi pemadaman.
Baca Juga: Taklukan Pekanbaru FC 2-0, Perseden Dapat Dukungan Penuh di Partai Perdana 32 Besar Liga 4 Nasional
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, menyampaikan bahwa penanganan Karhutla menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor.
“Kita ingin tunjukkan bahwa kita bisa menangani karhutla dengan gotong royong dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, POLRI, masyarakat hingga sektor swasta,” ucap Budi.
BMKG telah memberikan peringatan dini bahwa musim kemarau 2025 diperkirakan berlangsung sejak April hingga September, dengan peningkatan risiko kebakaran di wilayah Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Baca Juga: Pemkot Denpasar Pastikan Kesiapan Duta Tapil di Ajang PKB XLVII Tahun 2025
Sebagai bagian dari strategi nasional, pemerintah kini mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi untuk deteksi dan pelaporan kondisi secara cepat dan akurat di lapangan. Penggunaan aplikasi dan sistem pemantauan digital menjadi prioritas. (*)
