Denpasar, warnaberita.com - Anggota Komisi X DPR RI, I Nyoman Parta, menyoroti praktik magang mahasiswa yang diselenggarakan oleh sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.
Hal ini disampaikannya menanggapi polemik kasus penipuan perekrutan tenaga kerja untuk magang ke luar negeri yang dialami oleh Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Stikom Bali.
Dalam kasus ini, Stikom Bali mengambil langkah hukum dengan melaporkan Gde Agus Wardhana (GAW) staf PT Ramzy Cahaya Karya ke polisi.
Baca Juga: Menpar Dampingi Ibu Negara Prancis, Dari Museum Nasional hingga Candi Borobudur
Ia menegaskan bahwa kebijakan kampus magang atau kuliah sambil magang yang diterapkan sejak era Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, perlu dievaluasi menyeluruh karena dinilai menyimpang dari tujuan awal.
"Ini bukan hanya terjadi di Bali. Di Sumatera, Sulawesi, bahkan Jakarta, banyak kampus menjalankan program kuliah sambil magang yang tidak sesuai koridor akademik. Harusnya magang itu nyambung dengan ilmu yang dipelajari mahasiswa. Tapi kenyataannya, banyak mahasiswa justru diperlakukan seperti pekerja migran," tegas Anggota Komisi X DPR RI I Nyoman Parta kepada Parlementaria usai kunjungan reses Komisi X DPR RI bersama Kepala LLDIKTI dan perwakilan Pemerintah Pusat ke Denpasar, Bali, Rabu (28/5).
Menurutnya, skema yang dijalankan oleh beberapa kampus telah melenceng jauh dari esensi pendidikan tinggi. Ia mencontohkan mahasiswa komunikasi yang dikirim ke luar negeri bukan untuk magang di bidang media atau komunikasi, tetapi justru menjadi pekerja pabrik, pemetik buah, bahkan asisten rumah tangga.
Baca Juga: Indosat Gelar RUPST, Bagikan Dividen Tunai Capai Rp2,7 Triliunan
“Ini praktik penipuan terselubung. Mereka direkrut dengan janji kuliah sambil magang, tapi realitanya malah dipekerjakan tanpa arah pendidikan yang jelas. Ini sudah menyerupai pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI), bukan program pendidikan,” tegasnya lagi.
Terkait laporan dugaan pelanggaran di STIKOM Bali, Nyoman Parta menyebutkan bahwa dirinya telah menerima aduan dari setidaknya tujuh orang mahasiswa yang tergabung dalam grup pengaduan, yang mewakili 22 mahasiswa lainnya.
Para korban mengaku membayar antara Rp5 juta hingga Rp17 juta, namun tidak pernah benar-benar menjalani proses perkuliahan.
Baca Juga: Macron Apresiasi Peran Aktif Indonesia Dorong Solusi Damai
"Jangankan kuliah, maba (mahasiswa baru) saja belum pernah. Mereka sudah bayar ke kampus, tapi malah dikirim untuk kerja di luar negeri tanpa jalur akademik yang jelas. Ini serius dan perlu ditindak," ungkap legislator dapil Bali ini.
I Nyoman Parta menegaskan bahwa dirinya akan membawa persoalan ini ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), khususnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek)
“Saya akan minta agar program kampus magang ini dievaluasi total. Kementerian harus melakukan investigasi terhadap kampus-kampus yang menjalankan program ini tanpa pengawasan ketat,” tegasnya.
Baca Juga: Pemerintah Pusat Siap Realisasikan Program Waste to Energy di Bali, Dimulai dari TPA Suwung
Ia juga menyerukan agar kementerian bertindak tegas bila ditemukan pelanggaran hukum maupun etika pendidikan dalam praktik-program tersebut. Termasuk memberikan sanksi kepada institusi yang terbukti mengeksploitasi mahasiswa atas nama pendidikan.
“Kita tidak bisa membiarkan mahasiswa dijadikan komoditas. Kalau ini dibiarkan, pendidikan kita rusak dari dalam,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. (*)
