Badung, warnaberita.com – Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmennya dalam memperkuat kelembagaan adat sebagai pilar strategis pembangunan daerah berbasis nilai-nilai kultural Bali.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat menghadiri Pesamuan Agung Lokasabha XII Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) Provinsi Bali di Ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung, Minggu (21/12/25).
Bupati Badung Wayan Adi Arnawa menekankan bahwa lembaga adat memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial, keharmonisan budaya, serta keberlanjutan pembangunan. Ia menegaskan, pembangunan yang menitikberatkan pada kemajuan ekonomi dan infrastruktur harus berjalan seimbang dengan penguatan nilai adat, budaya, dan spiritualitas masyarakat Bali.
“Lokasabha bukan sekadar agenda organisasi, tetapi merupakan forum strategis untuk memperkokoh pasemetonan serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya menjaga keseimbangan pembangunan antara aspek sekala dan niskala dengan menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, gotong royong, dan kearifan lokal Bali,” ucapnya.
Lebih lanjut, Adi Arnawa berharap pelaksanaan Lokasabha XII di Kabupaten Badung menjadi momentum konsolidasi internal MGPSSR dalam merumuskan program kerja yang adaptif terhadap dinamika sosial, berdaya guna bagi masyarakat, serta berkelanjutan. Program tersebut diharapkan memberi kontribusi nyata terhadap penguatan sosial budaya dan pembangunan sumber daya manusia Bali secara berkesinambungan.
“Saya berharap Lokasabha ini dapat berjalan dengan baik serta mencapai tujuan bersama, memargi antar, labda karya, sida purna, sida sidaning don, jadikan Lokasabha XII menjadi ruang dialog konstruktif dalam merumuskan arah kebijakan organisasi adat ke depan, sekaligus mempertegas posisi MGPSSR sebagai penjaga nilai-nilai tradisi, etika sosial, dan identitas budaya Bali di tengah arus modernisasi dan globalisasi,” harap Adi Arnawa.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya persatuan krama Bali dalam menjaga keharmonisan sosial, adat, budaya, dan kehidupan beragama. Ia mengingatkan Bali sebagai daerah terbuka dan destinasi dunia menghadapi beragam kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai lokal.
“Kita harus bersatu menjaga Bali. Harmonisasi adat, budaya, dan kehidupan beragama adalah fondasi utama Bali. Berbagai paham dan aktivitas yang berpotensi merusak tatanan sosial tidak boleh dibiarkan, karena akan berdampak serius bagi masa depan Bali. Organisasi adat seperti MGPSSR harus menjadi garda terdepan dalam menjaga harmoni sosial dan jati diri Bali. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mendukung peran tersebut melalui ruang partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Koster, yang dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya Lokasabha XII MGPSSR Provinsi Bali.
Lokasabha XII turut dihadiri Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta, anggota DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana, I Nyoman Parta, dan I Wayan Sudirta, jajaran DPRD Badung, para bupati dan wakil bupati se-Bali, serta pengurus MGPSSR pusat, provinsi, dan kabupaten/kota se-Bali.(*)
