Gianyar,Warnaberita.com-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia melaksanakan Verifikasi Lapangan untuk Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 melalui kegiatan daring (Zoom Meeting) di Ruang Rapat Pusat Pemerintahan Kabupaten Gianyar, Senin (2/11) sore.
Verifikasi lapangan merupakan bagian dari tahapan penilaian setelah verifikasi administratif terhadap penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2024 dan 2025, dalam rangka Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026.
Penilaian dilakukan berdasarkan tiga komponen indikator, yaitu pelembagaan, pelaksanaan, dan inovasi yang mendukung PUG. Ketiga komponen tersebut menjadi dasar untuk mengevaluasi komitmen, kebijakan, serta upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender di berbagai sektor pembangunan.
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan Pemerintah Daerah Wilayah I Kementerian PPPA, Eni Widiyanti, S.E., MPP., M.S.E., menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar atas komitmen dan partisipasinya dalam menyampaikan data terkait penyelenggaraan PUG dan capaian yang telah diraih.
Menurutnya, data dan informasi tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan sekaligus melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan PUG di daerah. Verifikasi juga bertujuan melihat sejauh mana komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan, program, dan hasil pelaksanaan PUG secara objektif.
Eni Widiyanti menekankan pentingnya dukungan terhadap tujuh proses pembangunan yang selaras dengan program pembangunan nasional. Dengan demikian, pengarusutamaan gender dapat terintegrasi dalam pembangunan berkelanjutan yang responsif gender.
Sementara itu, Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, menyampaikan capaian pelaksanaan PUG di Kabupaten Gianyar sekaligus meminta masukan dan arahan dari tim verifikator guna meningkatkan kualitas implementasinya.
Agung Mayun menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gianyar akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari lembaga masyarakat, akademisi, dunia usaha, hingga pemerintah desa dan kelurahan.
Selain itu, kesesuaian antara dokumen dan data dukung dengan pelaksanaan program di lapangan menjadi perhatian penting. Hal tersebut diperlukan agar evaluasi dapat memberikan gambaran objektif mengenai capaian sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan.
“Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPPA serta seluruh tim verifikator. Terima kasih atas pendampingan dan masukan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar,” ujar Wabup Anak Agung Gde Mayun. (*)
