Jakarta, warnaberita.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya seorang balita di lokasi pengungsian korban gempa di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
Menteri PPPA mengingatkan anak adalah salah satu kelompok yang paling rentan dalam situasi darurat bencana. “Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya seorang balita di pengungsian Kabupaten Nagekeo. Kami turut prihatin atas kejadian ini. Dalam situasi bencana, anak merupakan kelompok yang rentan, terlebih bayi dan balita yang memiliki kebutuhan khusus. Karena itu, keselamatan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan anak harus menjadi perhatian dan prioritas bersama,” ujar Menteri PPPA.
Ia menambahkan dalam kondisi darurat bencana, anak menghadapi berbagai resiko selama di lokasi pengungsian. “Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah keterbatasan tempat tinggal yang layak, perlindungan dari cuaca ekstrem, air bersih dan sanitasi, makanan bergizi, pakaian dan selimut, serta akses terhadap layanan kesehatan yang tidak sesuai standar yang dapat berdampak langsung terhadap kondisi kesehatan dan keselamatan anak,” ungkapnya.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kemen PPPA telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kondisi dan kebutuhan anak terdampak bencana mendapatkan perhatian dan penanganan yang diperlukan.
“Kami telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait kondisi balita yang meninggal di lokasi pengungsian. Berdasarkan informasi yang kami terima, balita tersebut tinggal di Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, dan berada di Posko Pura Desa Tonggurambang. Sehari sebelum kejadian, UPTD PPA Kabupaten Nagekeo juga telah melakukan kunjungan dan memberikan bantuan, serta terdapat pelayanan kesehatan di lokasi. Kami terus memastikan kondisi dan kebutuhan anak-anak terdampak bencana mendapatkan perhatian dan penanganan yang diperlukan,” ujar Menteri PPPA.
Ia menegaskan pemenuhan hak anak atas kesehatan tetap menjadi prioritas dalam situasi darurat. Pemerintah bersama tenaga kesehatan dan pihak terkait perlu memastikan anak memperoleh layanan kesehatan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan, termasuk pemeriksaan kondisi kesehatan, pemenuhan kebutuhan gizi, serta perlindungan dari gangguan kesehatan, termasuk hipotermia.
Selain pemenuhan kebutuhan kesehatan dan dasar, Kemen PPPA mendorong penguatan perlindungan anak di lokasi pengungsian untuk mencegah risiko kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.Ketersediaan ruang aman, dukungan psikososial, serta mekanisme pengaduan dan rujukan juga diperlukan untuk memastikan anak tetap terlindungi selama berada dalam situasi darurat.
“Dalam setiap tahapan penanganan bencana, mulai dari evakuasi, pengungsian hingga pemulihan, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Kebutuhan anak perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi pengungsian, penyediaan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, distribusi bantuan, hingga pengawasan terhadap keamanan anak,” tegas Menteri PPPA.
Kemen PPPA bekerja sama dengan berbagai mitra dunia usaha, organisasi keagamaan, serta lembaga kemasyarakatan (antara lain APSAI, APPNIA, Danone, Nestle, Wings, Unilever, Indofood, Tanoto Foundation, PIMTI, IWAPI, APJI, PWKI, dan Muslimat Nahdlatul Ulama) yang didukung penuh oleh BNPB dan Lanud Halim Perdanakusuma, akan menyalurkan bantuan berupa sekitar 30 ton bantuan kebutuhan spesifik perempuan dan anak pada Senin, 24 Agustus 2026.
Bantuan tersebut disalurkan ke wilayah terdampak bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (khususnya wilayah Pulau Flores serta 7 kabupaten/kota terdampak, termasuk Kabupaten Nagekeo) guna memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan spesifik, serta pemulihan psikososial bagi para pengungsi, khususnya kelompok rentan perempuan dan anak.
Selain itu, dalam kunjungan penyerahan bantuan ke NTT, Menteri PPPA turut meninjau langsung kesiapan pembentukan Pos SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) sebagai simpul koordinasi layanan terpadu (pengaduan, pendataan terpilah, ruang aman, serta layanan kesehatan, psikososial, dan hukum) di lokasi terdampak. (*)
