Badung, warnaberita.com – Pemerintah Kabupaten Badung mulai menjalani pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali. Entry Meeting Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2026 digelar di Ruang Kriya Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Rabu (2/9/2026).
Pemeriksaan tersebut menjadi langkah awal BPK untuk menilai kepatuhan dan efektivitas sejumlah program prioritas yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Badung. Audit akan menyasar tiga sektor penting, yakni penataan ruang, kepariwisataan, serta pelayanan air minum.
Tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dipimpin Kepala Bidang Pemeriksaan Bali I, Ikhsan Aprian, yang hadir mewakili Kepala BPK Perwakilan Bali. Rombongan diterima langsung Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta dan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung IB. Surya Suamba.
Dalam entry meeting tersebut, Ikhsan Aprian menjelaskan tiga agenda pemeriksaan pendahuluan yang akan berlangsung di lingkungan Pemkab Badung. Pemeriksaan dijadwalkan selama 35 hari kalender, mulai 31 Agustus hingga 4 Oktober 2026.
Agenda pertama menyangkut pemeriksaan kepatuhan penyelenggaraan penataan ruang dalam mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, serta prioritas nasional lainnya untuk periode 2024 hingga semester I 2026.
Selanjutnya, BPK akan memeriksa efektivitas penyelenggaraan kepariwisataan oleh pemerintah daerah di kawasan strategis pariwisata nasional dan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pada 2025 hingga semester I 2026.
Sementara agenda ketiga berkaitan dengan efektivitas peran Pemkab Badung dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Mangutama dalam mendukung penyediaan layanan air minum.
“Dan yang ketiga, efektivitas peran Pemerintah Kabupaten Badung dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Mangutama dalam mendukung penyediaan layanan air minum tahun 2025 sampai dengan semester I tahun 2026,” jelas Ikhsan Aprian.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Menurutnya, audit BPK menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Tentu harapan kita nanti ada satu hasil yang mana bisa dijadikan sebagai satu pedoman buat kami di Pemkab Badung untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam tiga hal tadi itu. Saya meminta kepada seluruh OPD di Pemkab Badung untuk kooperatif serta mendukung penuh kelancaran tugas BPK selama proses pemeriksaan berlangsung,” tegas Adi Arnawa.
Dalam kesempatan itu, BPK RI Perwakilan Bali juga menyerahkan Surat Tugas pemeriksaan kepada Pemerintah Kabupaten Badung. Surat tersebut diterima langsung oleh Bupati Badung.
Entry meeting turut dihadiri seluruh kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung serta jajaran Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama. Pemeriksaan ini diharapkan memberikan rekomendasi yang dapat menjadi pijakan Pemkab Badung dalam memperkuat tata kelola tiga sektor strategis tersebut.(*)
