Denpasar, warnaberita.com - Rencana pembangunan hotel di Tibubeneng, Badung menuai protes aktivis lingkungan. Hal ini terungkap dalam penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang dilakukan di The Java Pantry, Jl. Cok Agung Tresna, Kota Denpasar, Selasa (8/4).
Direktur Eksekutif WALHI Bali, Made Krisna Bokis Dinata, S.Pd., M.Pd., menyinggung data terkait ketersediaan dan kebutuhan air khususnya pada tahap operasional hotel. Dokumen mengklaim Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung (PDAM Badung) mampu menyediakan air untuk hotel bintang dengan jumlah 657 tempat tidur ini sebesar 463,55 m3/hari untuk tahap operasionalnya.
Padahal catatan yang dihimpun WALHI Bali mengungkapkan berbagai masalah yang dialami PDAM, mulai dari dampak pertumbuhan pariwisata yang menyebabkan peningkatan permintaan air bersih secara drastis, banyak hotel-hotel yang sekedar formalitas saja memasang PDAM, kemudian PDAM yang juga terus menambah sumur bor dari 8 menjadi 10, penurunan debit mata air alami di berbagai titik sumber PDAM, tingkat kebocoran mencapai 48,96% di 2020, ditambah pipanya pernah meledak di berbagai lokasi, bahkan untuk memenuhi kebutuhan air juga sedang membangun reservoir air di Badung Barat.
Baca Juga: Mahasiswa FIB UNAIR Rintis Komunitas Colourise, Edukasi Anak Penderita Kanker
“Dengan melihat situasi Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung yang sebenarnya sudah dihujani berbagai masalah apakah yakin Perumda Badung mampu mengcover kebutuhan air bagi hotel ini? Kami menduga hal tersebut tidak mungkin terjadi," ungkap Bokis dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut melihat situasi yang tengah dialami PDAM Badung, terutama mengenai distribusi dan keandalan dalam memenuhi kebutuhan air, ia mengaku skeptis jika penanggung jawab usaha akan sepenuhnya bergantung terhadap PDAM Badung.
“Atas hal tersebut tentu kami bisa menyimpulkan jika pemenuhan air proyek hotel ini belum tentu sepenuhnya berasal dari PDAM, melainkan kami duga juga akan melakukan pengambilan air bawah tanah (ABT)," tegas bokis.
Baca Juga: Puan Soroti Praktik Kekerasan Seksual di Kampus
Selain itu di dalam dokumen disampaikan bahwa sumber air dari Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung berasal dari air permukaan Tukad Penet dan Tukad Mati. Hasil analisis WALHI Bali menunjukan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) lokasi pengambilan air yakni gabungan batas DAS Tukad Penet, DAS Tukad Badung, dan DAS Tukad Ayung secara garis besar memiliki status SPAB yang defisit, status ekosistem alami penyediaan air yang terancam pengambilan air permukaan, sebagian besar status cadangan air tidak berkelanjutan, dan hilir dari DAS lokasi titik pengambilan air permukaan proyek dari PDAM yakni Tukad Penet dan Tukad Mati berstatus telah mengalami Intrusi Air Laut.
Namun dalam dokumen sedikit pun tidak ada narasi mengenai dampak yang akan ditimbulkan akibat pengambilan air permukaan di kedua tukad tersebut dan DAS yang dilaluinya, dengan jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan air bagi proyek hotel ini pada tahap operasional.
"Penggunaan Sumber air permukaan yang berasal dari Tukad Penet dan Tukad Mati secara besar-besaran kami nilai akan mengancam dan memperparah krisis air di Pulau Bali," lanjut Bokis.
Baca Juga: Ratusan Ribu Merchant Mitra BCA Bisa Terima Transaksi QRIS TAP, Cek Caranya
Terpisah, I Made Juli Untung Pratama S.H,.M.Kn dari Divisi Advokasi KEKAL (Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup) Bali juga menyoroti proyek tersebut.
Menurutnya dokumen sendiri sudah mengonfirmasi bahwa lokasi yang jelas-jelas rawan berbagai bencana seperti banjir dan tsunami ditambah tutupan lahannya masih didominasi vegetasi merupakan daerah yang semestinya tidak dibangun karena akan merugikan masyarakat.
"Kita seharusnya juga berkaca kepada beberapa kejadian di beberapa pantai lain seperti Seminyak dan Legian yang villa dan hotelnya bisa tenggelam karena banjir serta bule atau wisatawan sampai harus di evakuasi dengan perahu karet," ujarnya.
Jika pembangunan hotel ini dipaksakan dilakukan di tempat yang sudah secara jelas terkonfirmasi rawan bencana banjir, ia menilai. sama halnya mengulangi kejadian di Seminyak dan Legian.
Di akhir acara, Made Krisna Bokis Dinata, S.Pd., M.Pd. bersama rekannya Ida Bagus Arya Yoga Bharata, S.Pd. menyerahkan Surat tanggapan dan diterima oleh Ida Bagus Adi Palguna, S.Si., M.Si. selaku pimpinan rapat yang mewakili Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. (*)
