Badung, warnaberita.com – Sejumlah warga korban banjir di Kabupaten Badung enggan meninggalkan rumahnya meski pemerintah telah menyiapkan posko pengungsian.
Fenomena ini terpantau saat Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa meninjau langsung titik-titik terdampak banjir, Kamis (11/9/25), salah satunya di Lingkungan Gadon, Mengwitani, yang mengalami dampak cukup parah akibat luapan air.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Adi Arnawa menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang sebagai langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, pengelolaan ruang harus seimbang, tidak hanya mengutamakan sisi komersial tetapi juga menjaga fungsi ekologis dan jalur alami aliran sungai.
“Selama ini mungkin kita mengabaikan jalur-jalur air, ketika ruang aliran sungai dipersempit atau ditutup, tentu dampaknya akan seperti yang terjadi kemarin. Saya sudah minta Camat dan Perbekel untuk berkoordinasi, termasuk akan memanggil pihak terkait guna mengevaluasi pemanfaatan ruang di Badung,” jelas Bupati.
Selain upaya jangka panjang, Pemkab Badung juga menyiapkan langkah darurat untuk memastikan kebutuhan warga terdampak tetap terpenuhi. Adi Arnawa telah menginstruksikan Camat, Perbekel, Lurah, hingga BPBD Badung untuk sigap di lapangan. Posko pengungsian disiapkan, namun tidak semua warga bersedia pindah.
“Ada warga di Kerobokan yang sempat ingin mengungsi, namun akhirnya memilih bertahan di sekitar rumahnya untuk menjaga barang-barangnya. Situasi seperti itu tetap harus diatensi. Saya sudah perintahkan aparat Desa bersama BPBD untuk memastikan kebutuhan warga tetap diperhatikan,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti adanya korban hilang akibat banjir. Ia memastikan pencarian dilakukan bersama Basarnas sesuai SOP selama tujuh hari. Pemerintah pusat pun turut memberi perhatian, ditandai dengan kedatangan Kepala BNPB beserta jajarannya ke Bali untuk memantau penanganan bencana.
Untuk solusi jangka panjang, Adi Arnawa menyinggung penyempitan aliran sungai di kawasan Central Parkir, Jalan Dewi Sri Kuta. Berdasarkan laporan Dinas PUPR, pelebaran aliran sungai baru dijadwalkan pada tahun 2026. Namun, ia meminta percepatan melalui skema anggaran darurat.
“Kalau memang kondisinya mendesak, jangan menunggu 2026. Kita bisa gunakan anggaran darurat untuk segera melebarkan aliran sungai itu. Mengingat musim hujan masih berlangsung hingga awal tahun depan, langkah cepat harus dilakukan,” pungkasnya.(*)
