Badung, warnaberita.com – DPRD Badung akhirnya mengunci arah pembangunan tahun depan. Dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Badung, Kamis (6/8/2026), lembaga legislatif tersebut resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Keputusan ini menjadi penanda awal strategi fiskal Badung untuk menjawab tantangan kemacetan dan menjaga daya saing pariwisata.
Penetapan dilakukan setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menuntaskan pembahasan secara intensif. Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, menegaskan seluruh tahapan telah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Aturannya jelas, selambat-lambatnya minggu kedua Agustus KUA-PPAS sudah harus ditetapkan. Karena itu setelah pembahasan Banggar, kami langsung melaksanakan paripurna intern dan mengambil keputusan DPRD terhadap KUA-PPAS tahun anggaran 2027,” ujar Anom Gumanti didampingi jajaran wakil ketua, yakni AA Ngurah Ketut Agus Nadi Putra dan I Made Sunarta.
Ia menjelaskan, proses penetapan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dengan demikian, seluruh mekanisme dinilai telah memenuhi ketentuan administratif dan substantif.
Tak hanya itu, DPRD Badung juga langsung mengagendakan pembahasan lanjutan untuk Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 pada 13 Agustus 2026. Langkah ini memastikan kesinambungan perencanaan anggaran tetap berada dalam jalur waktu yang ditetapkan regulasi.
Sorotan utama dalam KUA-PPAS 2027 adalah besarnya alokasi anggaran untuk infrastruktur. Anom mengungkapkan, porsi belanja infrastruktur mencapai sekitar 55 persen dari total APBD Badung. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis sekaligus realistis.
“Berdasarkan pemaparan Bupati Badung, alokasi belanja infrastruktur mencapai sekitar 55 persen dari total APBD,” ungkapnya.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Badung sudah tidak bisa ditunda, terutama untuk mengurai kemacetan di kawasan pariwisata yang kian padat. Ia menilai percepatan pembangunan harus segera dimulai selagi peluang pembebasan lahan masih terbuka.
“Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi Badung memprioritaskan pembangunan infrastruktur? Lahan masih tersedia untuk dilakukan pembebasan dengan prinsip ganti untung. Kalau terlalu lama ditunda, harga tanah akan terus meningkat seiring pesatnya pembangunan sehingga program bisa semakin sulit direalisasikan,” katanya.
Lebih jauh, politisi asal Kuta itu menekankan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar membuka akses jalan baru, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi keberlanjutan pariwisata Bali. Ia mengingatkan, kemacetan yang dibiarkan berlarut dapat menurunkan daya tarik destinasi.
“Kalau kawasan pariwisata terus macet, tinggal menunggu stagnan. Kalau sudah stagnan, wisatawan bisa beralih ke tempat lain. Mudah-mudahan pembangunan infrastruktur ini menjadi jawaban agar lalu lintas di Badung semakin lancar dan memberikan dampak positif bagi pariwisata Bali secara keseluruhan,” tegasnya.
Terkait mekanisme pembahasan, Anom juga meluruskan bahwa tidak adanya pemandangan umum fraksi dalam proses KUA-PPAS bukanlah pelanggaran. Ia menegaskan tahapan tersebut memang tidak diatur dalam regulasi.
“Setelah penyampaian pengantar, mekanismenya adalah pembahasan Banggar bersama TAPD, kemudian diparipurnakan dan menghasilkan nota kesepakatan bersama antara DPRD dengan Bupati. Pemandangan umum fraksi itu ada ketika membahas rancangan peraturan daerah, bukan pada pembahasan KUA-PPAS,” pungkasnya.(*)
