Badung, warnaberita.com – Sebanyak 16.253 data pemilih dari KPU RI kini menjadi bahan pencermatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung. Data tersebut tidak langsung ditetapkan, tetapi harus melalui proses penyandingan, verifikasi, dan validasi untuk memastikan setiap perubahan sesuai kondisi sebenarnya.
Anggota KPU Kabupaten Badung sekaligus Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani, mengatakan pihaknya menindaklanjuti seluruh data turunan yang diterima dengan melibatkan sejumlah instansi hingga jajaran pemerintahan desa dan kelurahan.
Data tersebut terdiri atas 374 pemilih luar negeri, 1.875 data Tidak Memenuhi Syarat (TMS), 1.804 pemilih pindah domisili keluar, 4.537 pemilih baru, dan 2.697 pemilih pindah domisili masuk. Selain itu, terdapat 2.020 perubahan Kartu Keluarga (KK), 251 perubahan nama, 2.566 perubahan status perkawinan, serta 129 perubahan tanggal lahir.
“Prinsipnya, setiap data yang kami terima harus kami tindak lanjuti. Kami tidak hanya melihat angka, tetapi mencermati kondisi di balik data tersebut. Karena itu, kami melakukan penyandingan dengan data kependudukan, koordinasi dengan TNI/Polri dan pemerintah daerah, serta verifikasi di lapangan bersama jajaran kewilayahan,” kata Rulyana.
KPU Badung telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melalui penyandingan data pemilih. Koordinasi juga melibatkan Kodim 1611-Badung, Polresta Denpasar, Polres Badung, dan Polres Bandara Ngurah Rai.
Pencermatan bersama TNI/Polri mencakup anggota yang telah pensiun maupun warga yang baru menjadi anggota TNI/Polri. Langkah tersebut untuk memastikan perubahan status dapat ditindaklanjuti dalam data pemilih.
KPU Badung juga melakukan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) terhadap data pemilih meninggal dunia dan pemilih disabilitas. Di tingkat kewilayahan, koordinasi berlangsung bersama kecamatan, desa, dan kelurahan untuk memvalidasi data pemilih meninggal dunia serta pemilih luar negeri.
Selain pemutakhiran data, KPU Badung mulai memetakan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bersama desa dan kelurahan, KPU menentukan titik koordinat lokasi TPS sebagai bagian dari pemetaan awal.
Proses verifikasi masih berlanjut. KPU Badung akan melakukan Coktas terhadap data pemilih meninggal dunia, pemilih nonaktif, dan pemilih luar negeri.
“Masih ada beberapa data yang akan kami tindak lanjuti, termasuk data pemilih meninggal dunia, pemilih nonaktif dan pemilih luar negeri. Kami akan melakukan pencermatan lebih lanjut agar informasi yang ada dapat dikonfirmasi sesuai kondisi sebenarnya,” ujar Rulyana.
KPU Badung juga menjadwalkan koordinasi dengan Lapas Kerobokan dan Lapas Perempuan Kerobokan terkait data pemilih di kedua lokasi tersebut. Data itu akan menjadi bahan pemetaan awal TPS Lokasi Khusus (TPS Loksus).
Koordinasi lanjutan juga dilakukan bersama Disdukcapil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta TNI/Polri. Desa dan kelurahan kembali dilibatkan untuk memastikan data pemilih sekaligus kebutuhan pemetaan TPS dapat dipersiapkan.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan Lapas Kerobokan dan Lapas Perempuan Kerobokan untuk kebutuhan pemetaan TPS Lokasi Khusus. Pada saat yang sama, koordinasi dengan desa dan kelurahan terus dilakukan, baik terkait data pemilih maupun pemetaan TPS. Seluruh proses ini merupakan bagian dari upaya memastikan data pemilih dan perencanaan TPS dapat terus dimutakhirkan berdasarkan kondisi yang terverifikasi,” kata Rulyana.
KPU Badung menegaskan proses pemutakhiran dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan instansi dan pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, 16.253 data turunan dari KPU RI tidak sekadar menjadi angka dalam rekapitulasi, tetapi ditelusuri melalui penyandingan, koordinasi, dan verifikasi agar menghasilkan data pemilih yang lebih akurat dan mutakhir.(*)
