Badung, warnaberita.com – Kemacetan lalu lintas menjadi salah satu tantangan serius bagi Badung di tengah pesatnya aktivitas pariwisata. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung mulai mematangkan rencana pinjaman daerah yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperkuat konektivitas antarwilayah.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa membahas rencana tersebut dalam rapat koordinasi secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN/Bappenas di Puspem Badung, Senin (21/9/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Direktur Fasilitasi Transfer Kemendagri Nasrun, Kasubdit Pembiayaan Daerah Siti Chomzah, Direktur Pembiayaan Bappenas Agustin Arry Yanna, dan Ketua Tim Pembiayaan Daerah Kemenkeu Mohammad Faisal Fahmi.
Adi Arnawa mengatakan, pembiayaan daerah tersebut disiapkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, terutama dalam memperkuat konektivitas kawasan tengah Badung.
Menurutnya, perencanaan tidak hanya harus melihat kebutuhan pembangunan, tetapi juga kesiapan teknis serta skema pembiayaan agar proyek memberikan manfaat dalam jangka panjang.
“Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur ini direncanakan dengan baik, baik dari sisi teknis maupun skema pembiayaannya, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung konektivitas antar wilayah,” ujarnya.
Rencana pembangunan akan menyasar koridor Gatot Subroto Barat–Canggu–Terminal Mengwi–Werdi Bhuana. Koridor tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperlancar pergerakan masyarakat sekaligus mendukung konektivitas kawasan yang terus berkembang.
Pemkab Badung juga tidak hanya mengandalkan pembangunan jalan konvensional. Pada kawasan yang memiliki kepadatan tinggi, pemerintah mengkaji sejumlah alternatif, termasuk konsep jalan bawah tanah.
“Selain pembangunan jalan, kami juga sedang mengkaji sejumlah alternatif penanganan konektivitas pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi, termasuk konsep pembangunan jalan bawah tanah. Hal tersebut menjadi salah satu pendekatan yang dipertimbangkan untuk mengurangi kebutuhan pembebasan lahan sekaligus menjaga konektivitas kawasan,” ucap Bupati.
Dari sisi pembiayaan, Pemkab Badung menyiapkan skema kolaborasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Bank BPD Bali. Pinjaman dirancang dengan tenor delapan tahun pada periode 2027–2035.
“Dari sisi pembiayaan, usulan tersebut dirancang dengan tenor selama delapan tahun, 2027–2035, dengan masa tenggang pembayaran bunga selama 12 bulan dan masa tenggang pokok hingga tahun ketiga pembiayaan direncanakan melalui kolaborasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Bank BPD Bali,” kata Bupati.
Pemkab Badung menyebut indikator Debt Service Coverage Ratio (DSCR) berada di angka 20,86, sedangkan batas minimum yang digunakan dalam pembahasan mencapai 2,50. Pemerintah daerah juga memproyeksikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya aktivitas ekonomi yang muncul dari pembangunan infrastruktur.
Direktur Pembiayaan Bappenas Agustin Arry Yanna mengapresiasi kesiapan dokumen yang disampaikan Pemkab Badung. Namun, ia mengingatkan agar setiap aspek risiko tetap diperhitungkan sebelum usulan masuk ke tahap berikutnya.
“Dalam proses penilaian, tidak hanya melihat aspek strategis, tetapi juga aspek teknis, kelembagaan, ekonomi, sosial budaya, hukum, mitigasi risiko, serta koordinasi lintas sektor,” jelasnya.
Setelah pembahasan awal tersebut, usulan pinjaman daerah akan memasuki tahapan pertimbangan formal. Pemkab Badung bersama tim teknis diminta terus mematangkan perencanaan agar pembangunan nantinya dapat berjalan sesuai ketentuan dan menjawab kebutuhan konektivitas wilayah.(*)
