Buleleng, warnaberita.com - Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar Rapat Penyusunan Strategi Penyelesaian Masalah Kondisi Siswa di Buleleng yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Buleleng, Selasa (29/4).
Pertemuan ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa, didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) Buleleng, Putu Ariadi Pribadi dan dihadiri oleh berbagai instansi lintas sektor untuk merumuskan langkah dalam menangani masalah siswa yang belum lancar membaca.
Sekda Suyasa menekankan, masalah ini harus ditangani secara serius dengan langkah awal berupa asesmen langsung terhadap siswa. Hasil pendataan menunjukkan sekitar 375 siswa dari seluruh SMP di Buleleng mengalami kendala membaca, angka ini setara dengan 0,01 persen dari total siswa SMP sebanyak 34.000 siswa. Tak hanya itu, pendataan di tingkat Sekolah Dasar (SD) juga masih ditemukan beberapa siswa kelas 4-6 yang belum menguasai keterampilan dasar membaca dan menulis.
Baca Juga: "Pang Tawang", Cara Disbud Buleleng Kupas Makna Ini di Medsos
"Permasalahan ini bukan semata-mata muncul di SMP, tetapi merupakan akumulasi dari proses pendidikan di tingkat dasar. Karena itu, kami menginput data dari SD agar intervensi bisa dilakukan sejak dini," jelas Sekda Suyasa.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Buleleng menggandeng Tim dari Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja bersama Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk melaksanakan program pembelajaran khusus dan pendampingan intensif. Seluruh pembiayaan program ini didukung penuh oleh Bank BPD Bali Cabang Singaraja.
Salah satu upaya konkret adalah tes IQ oleh psikolog dari Pradnyagama Pusat Denpasar yang akan dilaksanakan di SMPN 1 Singaraja. Setelah pemetaan kondisi siswa di setiap satuan pendidikan, akan dilakukan pendampingan intensif selama enam bulan untuk mempercepat peningkatan kemampuan literasi.
Baca Juga: Ratusan Warga Buleleng Skrining Kanker Payudara
Tak hanya fokus pada literasi, Pemkab Buleleng juga bergerak cepat menangani potensi siswa putus sekolah (drop out). Pemerintah daerah telah mengalokasikan tambahan anggaran lebih dari Rp6 miliar untuk pengadaan pakaian sekolah gratis. Selain itu, Pemkab mendorong kecamatan hingga desa untuk membantu menyediakan transportasi gratis bagi siswa yang terkendala jarak ke sekolah.(*)
