Badung, warnaberita.com – Pemerintah Kabupaten Badung terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro. Salah satunya melalui Program Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera atau Sidikumbara.
Wakil Bupati Badung I Ketut Bagus Alit Sucipta, didampingi Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa, memimpin rapat koordinasi penting terkait program ini di Ruang Nayaka Gosana I, Puspem Badung, pada Selasa (10/6).
Rapat ini melibatkan berbagai pihak strategis, di antaranya Pelaksana Tugas Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan Badung AA Ngurah Raka Sukadana, para kepala perangkat daerah terkait, Direktur Kredit BPD Bali beserta jajarannya, serta perwakilan lembaga penjamin kredit Jamkrida dan Jamkrindo.
Baca Juga: Kementerian UMKM Berkomitmen Pererat Kemitraan Pengemudi dan Aplikator Ojek Online
Dalam arahannya, Wabup Alit Sucipta menekankan urgensi dari percepatan realisasi Program Sidikumbara. Ia menyampaikan bahwa program ini merupakan inisiatif langsung dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap pelaku usaha mikro. Lewat Sidikumbara, Pemkab Badung memberikan subsidi penuh atas bunga, biaya administrasi, dan provisi kredit yang diajukan UMKM kepada Bank BPD Bali.
“Kami hadir untuk memastikan bahwa para pelaku usaha mikro di Badung bisa bangkit dan berkembang tanpa terbebani bunga dan biaya kredit lainnya. Semuanya akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Ini adalah bentuk nyata dukungan kami agar sektor usaha mikro bisa menjadi motor penggerak ekonomi rakyat,” ujar Wabup Alit.
Ia juga menekankan bahwa program ini tidak hanya menjadi simbol kepedulian pemerintah, tetapi juga bagian dari upaya konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
Baca Juga: Berdayakan Ekonomi Perempuan, Menteri PPPA Dukung Bantuan Permodalan bagi UMKM
"Kami sangat berharap program ini segera berjalan. Saya tugaskan langsung kepada Dinas Koperasi untuk mempercepat realisasinya dan berkoordinasi dengan BPD Bali. Ini harus segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tentu dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Program Sidikumbara diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di Badung. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, pelaku usaha mikro tidak hanya mendapatkan kemudahan akses permodalan, tetapi juga perlindungan dari risiko finansial yang kerap menjadi tantangan utama dalam pengembangan usaha.
Baca Juga: Wamen UMKM Sebut Akses Pembiayaan UMKM Jadi Tantangan Tersendiri
Langkah strategis ini mendapat sambutan positif dari seluruh peserta rapat, yang sepakat untuk segera menindaklanjuti secara teknis dan administratif agar program ini bisa mulai disalurkan kepada masyarakat dalam waktu dekat.(*)