Jakarta, warnaberita.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menghadiri acara Halal Bihalal Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) yang digelar, Sabtu (19/4).
Acara ini menjadi momen istimewa untuk mempererat silaturahim sekaligus meneguhkan semangat membangun daerah secara berkelanjutan dan merata.
Di tengah ketidakpastian global, Menko AHY menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang tangguh dan adaptif.
Ia menegaskan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan terus memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menko AHY juga memperkenalkan peran strategis kementerian koordinator yang kini ia pimpin.
Kemenko Infra, kata dia, merupakan kementerian baru yang dibentuk untuk mengintegrasikan pembangunan lintas wilayah secara lebih efisien dan merata.
Baca Juga: Huawei Dorong Transformasi Digital Industri Penerbangan
Ia menjelaskan, kementerian ini membawahi lima kementerian teknis, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi.
Ia memuji keistimewaan masyarakat Tabagsel sebagai komunitas yang menjunjung tinggi pendidikan, nilai-nilai agama, dan budaya. Ia menyebut daerah ini sebagai lumbung tokoh-tokoh besar di tingkat nasional, termasuk di sektor militer, akademik, hingga pemerintahan.
“Masyarakat Tabagsel yang saya ketahui adalah masyarakat yang menjunjung tinggi silaturahim, menjunjung tinggi adat istiadat, nilai-nilai agama dan religi, dan juga mengutamakan pendidikan sebagai modal utama dalam membangun human capital,” ujarnya dikutip dari laman Kemenko Infra.
Baca Juga: Arsitektur Miliki Peran Penting sebagai Subsektor Ekonomi Kreatif
Menko AHY dalam kesempatan itu menegaskan pentingnya kebersamaan dalam peringatan Idulfitri 1446 H sebagai tonggak pembuka lembaran baru yang penuh harapan.
Acara Halal Bihalal ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi tahunan, tetapi juga momentum untuk mengukuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. (*)
