Jakarta, warnaberita.com - Data Bank Dunia di 2024 menyebutkan bahwa 60,3% dari total penduduk Indonesia masih berada dalam kategori miskin.
Bank Dunia dalam laporannya menyebutkan lebih dari separuh penduduk Indonesia masih tergolong miskin jika dihitung menggunakan standar negara berpendapatan menengah ke atas.
Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, Bank Dunia mencatat bahwa 60,3 persen penduduk Indonesia pada 2024 hidup dengan pengeluaran kurang dari 6,85 dollar AS per kapita per hari dalam Purchasing Power Parity (PPP) 2017.
Sebagai informasi, Bank Dunia menetapkan ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas dengan pengeluaran sebesar 6,85 dollar AS per kapita per hari.
Menanggapi adanya data ini, Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris meminta pemerintah menyusun roadmap pengembangan UMKM secara menyeluruh dan merata hingga ke daerah tertinggal.
“Kalau di Komisi XI, kami sebenarnya sudah banyak mendorong berbagai kebijakan, mulai dari kredit UMKM oleh perbankan, hingga dukungan dari Lembaga Pengembangan Ekspor Indonesia. Tapi ini belum cukup. Kita butuh langkah strategis dan terukur,” ujar Andi usai melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi XI dengan LPS di Denpasar, Bali.
Baca Juga: Bupati Pinrang Hibahkan Lahan 1,4 Hektar untuk Kampus Vokasi Pertanian Unhas
Ia menekankan pentingnya membangun konsep Desa Devisa, yakni desa-desa yang mampu memproduksi barang ekspor berbasis potensi lokal. Andi menilai bahwa potensi ekspor produk desa bisa menjadi kekuatan ekonomi baru jika didukung oleh kebijakan yang tepat.
Namun, menurutnya, ekspor bukanlah satu-satunya solusi. “Dengan jumlah penduduk mencapai 280 juta, sebenarnya pasar dalam negeri saja sudah sangat besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah mempersiapkan UMKM untuk bisa masuk ke pasar ini,” ungkapnya.
Ia melihat bahwa pengembangan UMKM masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Bali. Untuk itu, ia mendorong penyusunan roadmap pengembangan UMKM nasional yang berpihak pada kawasan Indonesia Timur seperti Papua dan daerah tertinggal lainnya.
Baca Juga: Banyak Nakes Berpenghasilan Rendah Belum Miliki Rumah, Kementerian PKP Berharap Kuota Ditambah
“Negara-negara maju dalam UMKM, itu ekonominya pasti kuat. Kita harus belajar dari mereka. Tapi kuncinya satu: pemerataan dan pendampingan yang serius dari hulu ke hilir,” tegas legislator dari Partai Amanat Nasional itu. (*)
