Tuesday, August 4, 2026
HomeBERITA TERKININasionalDukung Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Perempuan di Lingkungan ASN

Women Leaders Academy 2026

Dukung Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Perempuan di Lingkungan ASN

Jakarta, warnaberita.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan World Bank menyelenggarakan Gender Mainstreaming for Women Leaders Academy 2026.

Kolaborasi program ini ditujukan untuk membekali pemimpin perempuan ASN (Aparatur Sipil Negara) agar memiliki kemampuan kepemimpinan yang berperspektif gender sehingga mampu menghasilkan kebijakan, program, dan pelayanan publik yang inklusif, responsif, dan berkeadilan.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih mengatakan Women Leaders Academy merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan sekaligus mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi pembangunan nasional.

“Setiap pemimpin harus mampu memastikan kebijakan, program, dan anggaran memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena itu, Kemen PPPA terus mendorong lahirnya pemimpin perempuan yang mampu mengambil keputusan secara profesional, rasional, dan berperspektif gender,” ujar Amurwani.

Baca Juga  SIAP-SIAP! War Tiket Peringatan HUT ke-80 RI Dibuka Lagi Hari Ini

Amurwani menjelaskan Indonesia terus menunjukkan kemajuan dalam pembangunan kesetaraan gender, namun keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis masih perlu ditingkatkan. Data Badan Kepegawaian Negara semester II tahun 2025 menunjukkan jumlah perempuan ASN mencapai 55 persen dari total ASN, akan tetapi hanya 12,5 persen menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, sebanyak 17,39 persen JPT Madya, dan sekitar 16,83 persen menduduki jabatan JPT Pratama.

Selain mendorong peningkatan jumlah perempuan dalam jabatan strategis, peningkatan kualitas kepemimpinan juga menjadi hal yang wajib dimiliki agar mampu menghadirkan perubahan dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif.

“Kita tidak cukup hanya mendorong peningkatan jumlah perempuan dalam jabatan strategis karena yang tidak kalah penting adalah memastikan perempuan yang memimpin memiliki kapasitas untuk menghadirkan perubahan serta mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap proses pembangunan,” ungkap Amurwani.

Baca Juga  Bupati Bangli Lantik 20 Pejabat Baru

Selama lima hari pelaksanaan Women Leaders Academy, pelatihan ini diikuti oleh 32 orang Pejabat Tinggi Pratama dari kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi. Para peserta akan memperoleh pembelajaran mengenai kebijakan Pengarusutamaan Gender, kepemimpinan perempuan, pengembangan karakter, pola berpikir strategis, kolaborasi, inovasi, serta penyusunan Action Learning Project untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Peserta juga mengikuti Outdoor Learning Experience guna memperkuat kepemimpinan adaptif, komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan.

Selain itu, para peserta juga akan mendapatkan materi mengenai manajemen talenta ASN dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) sebagai bekal memperkuat kompetensi dan kesiapan menduduki jabatan kepemimpinan.

Deputi Bidang Penjaminan Mutu, Pengembangan Kapasitas, dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arni Winarti, mengatakan Women Leaders Academy dirancang sebagai ruang pembelajaran kolaboratif yang mendorong peserta menghasilkan solusi atas berbagai isu strategis di instansi masing-masing.

Baca Juga  Bupati Sanjaya Lantik 21 Pejabat di lingkungan Pemkab Tabanan

“Kami berharap program ini melahirkan pemimpin ASN yang adaptif, kolaboratif, inovatif, serta mampu menghadirkan kebijakan dan pelayanan publik yang inklusif dan berdampak bagi masyarakat,” kata Arni.

Sementara itu, Project Manager ASEAN, East Asia and Pacific Gender Innovation Lab (PMA) World Bank, Lenny N. Rosalin, menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan merupakan investasi penting bagi kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan Indonesia.

“Pengarusutamaan gender bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi strategi untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif, responsif, inklusif, dan berkeadilan sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal,” ujar Lenny. (*)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Paling Popular

Komentar Terbaru