Jakarta, warnaberita.com – Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius mencari terobosan pembiayaan pembangunan. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster melakukan audiensi strategis dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Pertemuan ini membuka peluang kerja sama lintas daerah, khususnya dalam pembiayaan pembangunan, infrastruktur, kebudayaan, dan pariwisata. Salah satu fokus utama yang langsung mencuri perhatian adalah rencana pemanfaatan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan alternatif.
Bupati Wayan Adi Arnawa menegaskan, langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan pembangunan di Badung, terutama sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Karena itulah, maka kami sedang membuka diri akan menuju kepada obligasi daerah. Karena kalau saya lihat dengan Rasio Cakupan Layanan Utang (DSCR) yang kami miliki, ini kelihatannya cukup memenuhi persyaratan untuk itu. Terutama untuk proses administrasi terkait dengan pelaksanaan obligasi daerah dan mudah-mudahan nanti dengan obligasi daerah itu, ditambah nanti kami didukung oleh pemerintah pusat secara regulasi, tentu kami akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Badung,” ucapnya.
Adi Arnawa melihat potensi fiskal Badung yang kuat menjadi modal penting untuk menerapkan skema pembiayaan modern tersebut. Dengan dukungan regulasi pemerintah pusat, ia optimistis percepatan pembangunan infrastruktur dapat segera terwujud.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut menegaskan pentingnya inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai pemerintah daerah tidak bisa lagi bergantung pada pola konvensional dalam meningkatkan APBD.
“Harus ada yang disebut dengan out of the door. Sebagai contoh, Bupati Badung menyampaikan bahwa APBD Badung itu mungkin salah satu APBD tertinggi di Republik ini sebesar Rp 13 triliun. Tetapi untuk mengembangkan persoalan utama di Badung sekarang ini harus ada yang disebut dengan creative financing dan kami berdiskusi tentang hal itu karena Badung pasti bisa seperti Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan audiensi ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. Pemerintah Provinsi Bali melakukan studi tiru ke DKI Jakarta untuk memperkuat skema pembiayaan pembangunan di luar APBD.
“Pertama adalah obligasi daerah, koefisien lantai bangunan terkait dengan pemanfaatan ruang, dan yang ketiga adalah inovasi lain dalam sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur dari luar APBD. Saya sudah mendapat beberapa gambaran tadi dari Bapak Gubernur DKI Jakarta penyelesaian masalah untuk diterapkan di Provinsi Bali,” katanya.
Langkah ini menandai babak baru strategi pembiayaan pembangunan di Badung. Dengan mengarah pada obligasi daerah, pemerintah berharap mampu mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi daerah di tengah tantangan global.(*)
