Jakarta, warnaberita.com – Pemerintah terus meningkatkan dukungan program ketahanan pangan nasional melalui dukungan pengadaan beras dan subsidi pupuk.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, Bulog sebagai operator investasi pemerintah tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp16,58 triliun untuk pengadaan beras dan setara beras.
“Karena pada saat ini adalah musim panen, per 15 Mei yang lalu telah dibelanjakan oleh Bulog sebesar Rp15,15 triliun. Jadi ini adalah 91% untuk gabah, Bulog telah membeli sebanyak 1,46 juta ton gabah senilai Rp9,5 triliun dan 0,47 juta ton beras setara Rp5,65 triliun. Dan ini menyerap panen yang sekarang sedang berlangsung di masyarakat,” ungkap Wamenkeu dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Jumat (23/05).
Baca Juga: Buka Konkab PGRI Badung XXIII, Ini Kata Bupati Adi Arnawa
Stok beras Bulog saat ini mencapai 3,73 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Produksi beras nasional periode Januari hingga April 2025 diperkirakan meningkat sekitar 25,7% dibandingkan tahun lalu, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sebesar 10%.
“Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian kita terlihat pertumbuhan ekonomi yang sangat impresif di angka 10% lebih dan kita lihat bahwa ada hubungan antara produksi padi ini dengan penyaluran pupuk,” jelas Wamenkeu.
Penyaluran pupuk juga telah dilakukan proses yang lebih efisien. Pemerintah melakukan reformasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, yang memangkas 145 regulasi dan memungkinkan pupuk bersubsidi disalurkan langsung kepada kelompok petani. Ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Baca Juga: Ribuan PPPK Kota Denpasar Siap Dilantik pada Hari Lahir Pancasila
“Melalui Perpres 6/2025 dilakukan penyederhanaan tata kelola dengan memangkas tidak kurang dari 145 regulasi sehingga pupuk bersubsidi bisa langsung disalurkan kepada kelompok-kelpompok petani di seluruh daerah dan langsung tersedia. Sehingga, berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas petani dan juga kesejahteraan para petani kita,” pungkas Wamenkeu Suahasil. (*)
