Badung, warnaberita.com – Bawaslu Badung menggelar kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di Sekretariat Bawaslu Badung, Selasa (2/6/2026), sebagai langkah strategis memperkuat kapasitas generasi muda dalam mengawal demokrasi. Program ini menjadi kelanjutan dari pembelajaran daring yang sebelumnya telah diikuti peserta secara mandiri melalui platform resmi P2P.
Program gagasan Bawaslu RI ini dirancang untuk membentuk kader pengawas partisipatif yang memiliki pemahaman kepemiluan, kemampuan pengawasan, serta kesadaran kritis dalam menjaga kualitas demokrasi. Melalui pendekatan terstruktur, peserta didorong tidak hanya menjadi pemilih cerdas, tetapi juga pelopor pengawasan di lingkungan masing-masing.
Kegiatan dibuka oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani. Ia menekankan bahwa tantangan demokrasi saat ini bukan lagi soal partisipasi, melainkan kualitas keterlibatan masyarakat.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memiliki kesadaran untuk turut mengawasi dan menjaga integritas proses pemilu. Pendidikan Pengawas Partisipatif menjadi sarana untuk membangun generasi muda yang kritis, peduli, dan aktif dalam mengawal demokrasi,” ujar Ariyani.
Ketua Bawaslu Badung, I Wayan Semara Cipta, menegaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi pembelajaran peserta. “P2P merupakan program berkelanjutan yang bertujuan membangun jejaring pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Program ini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi dan berani terlibat aktif dalam pengawasan pemilu,” ujarnya.
Selama kegiatan, peserta mengikuti enam sesi pendalaman materi dari narasumber internal Bawaslu Badung. Materi meliputi teknis penyelesaian sengketa proses pemilu, penguatan komunitas pengawasan partisipatif, hingga strategi pencegahan pelanggaran.
Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Badung, Rachmat Tamara, menekankan pentingnya pencegahan sebagai budaya pengawasan. “Pencegahan harus menjadi budaya dalam pengawasan pemilu. Semakin banyak masyarakat yang memahami aturan dan potensi pelanggaran, maka semakin besar peluang kita menghadirkan pemilu yang berintegritas,” kata Rachmat Tamara.
Sementara itu, Koordinator Divisi P3S, I Putu Hery Indrawan, memperkenalkan konsep pengawasan digital kepada peserta. “Di era digital, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga dapat berperan sebagai pengawas yang aktif. Teknologi harus dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pengawasan dan mempercepat penyampaian informasi terkait dugaan pelanggaran pemilu,” jelas Hery.
Ia juga mengingatkan pentingnya akurasi dan etika. “Pengawasan digital harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memastikan informasi yang disampaikan berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Kegiatan ditutup dengan posttest untuk mengukur pemahaman peserta. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi indikator keberhasilan program sekaligus bahan penyempurnaan ke depan. Bawaslu Badung berharap peserta mampu menjadi agen pengawasan demokrasi yang aktif, terorganisir, dan berkelanjutan.(*)
