Buleleng, warnaberita.com– Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, I Made Suwitra Yadnya, menegaskan kesiapan pihaknya dalam memberikan pendampingan teknis kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Buleleng.
Pendampingan ini terkait pelaksanaan program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun anggaran 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Kabag Made Suwitra saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemenuhan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) yang berlangsung di Gedung Unit IV Kantor Bupati Buleleng, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Buleleng Laksanakan Program PKPKT 2025
Saat dikonfirmasi pada Sabtu (24/05), Suwitra menjelaskan bahwa Pemkab Buleleng telah merancang sepuluh paket strategis pembangunan yang informasinya telah dipublikasikan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Kami telah berkoordinasi dengan empat instansi teknis untuk segera membentuk tim teknis sebagai tahap awal implementasi MCSP. Kami siap memberi pendampingan jika diminta,” ujarnya.
Empat OPD yang dimaksud adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buleleng.
Baca Juga: Bangun Generasi Berintegritas, Ini Komitmen Kemdiktisaintek dan KPK
Berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/202/HK/2025, keempat OPD tersebut akan melaksanakan berbagai proyek strategis.
Dinas Kesehatan Buleleng bertugas menjalankan tiga paket strategis, di antaranya belanja modal alat kedokteran, ambulance jenazah, serta pengembangan Puskesmas.
Sementara itu, Disdikpora Buleleng akan menangani belanja alat peraga praktik sekolah, laboratorium IPA, alat peraga PAUD, dan perlengkapan sekolah lainnya. Di sisi infrastruktur, Dinas PUTR fokus pada penggantian jembatan Tukad Angsangan di Kalibukbuk dan pengerasan jalan lingkar Turyapada Tower–Lemukih.
Adapun DLH Buleleng akan merealisasikan pembelian dua unit truk arm roll kontainer terbuka.
Suwitra menekankan pentingnya monitoring secara aktif oleh masing-masing OPD untuk menjamin pemenuhan indikator penilaian MCSP.
Baca Juga: Buleleng Siap Dukung Transformasi Posyandu Jadi Pusat Pelayanan Dasar Masyarakat
“Kumpulkan dokumen dan data dukung setiap paket strategis. Jika ada kendala teknis, jangan tunda untuk berkoordinasi dengan BPBJ. Kami ingin pastikan tidak ada hambatan berarti dalam proses pengadaan,” tegasnya.
Ia pun berharap, dengan langkah-langkah ini, capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2025 akan meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. “Pencegahan korupsi bukan hanya soal regulasi, tapi juga soal komitmen bersama,” pungkas Suwitra.(*)
