Jembrana, warnaberita.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana resmi menguji coba sistem tolgate digital (retribusi digital) untuk retribusi parkir manuver dan Terminal Gilimanuk pada Selasa (17/2/26). Langkah ini menjadi strategi konkret dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pembayaran nontunai yang lebih transparan dan akuntabel.
Sebagai pintu masuk utama logistik dan penumpang ke Pulau Bali, Terminal Gilimanuk memiliki potensi penerimaan daerah yang sangat besar. Selama ini, pola pemungutan manual dinilai menyisakan celah kebocoran serta ketidaktepatan pencatatan. Karena itu, Pemkab Jembrana menggandeng PT Bank BPD Bali untuk menerapkan sistem digital yang mampu mencatat setiap transaksi secara real-time dan langsung terintegrasi ke kas daerah.
Melalui sistem tolgate otomatis, interaksi tunai antara petugas dan pengguna jasa dapat diminimalkan. Skema ini sekaligus menutup ruang pungutan liar serta mengurangi risiko kesalahan administrasi. Pemerintah pun dapat memantau seluruh data transaksi secara langsung, sehingga proyeksi pendapatan dan pengawasan anggaran menjadi lebih akurat dan terukur.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa, menegaskan bahwa digitalisasi retribusi ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola fiskal daerah.
” Tujuan utama digitalisasi ini adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan sistem pengelolaan retribusi yang lebih tertib dan terintegrasi. Dengan sistem yang akuntabel, kita bisa memastikan seluruh potensi pendapatan daerah terserap maksimal untuk kepentingan masyarakat Jembrana,” tegas I Made Budiasa.
Program ini juga merupakan implementasi dari Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Keberhasilan uji coba di Terminal Gilimanuk akan menjadi blueprint atau percontohan bagi penerapan sistem serupa di titik-titik retribusi lain di wilayah Kabupaten Jembrana.
Budiasa optimistis, transformasi digital ini mampu mendorong kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik. Sistem nontunai tidak hanya mempercepat proses pembayaran, tetapi juga memangkas birokrasi pemungutan dan menekan biaya operasional.
” Digitalisasi memangkas birokrasi pemungutan, sehingga biaya operasional dapat ditekan dan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur publik lainnya, ” pungkasnya.
Dengan komitmen tersebut, Pemkab Jembrana menegaskan arah kebijakan menuju pengelolaan keuangan daerah yang bersih, modern, dan berbasis teknologi, sejalan dengan tuntutan era digital serta harapan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih profesional.(*)
